Headline

AHY: Kita Tidak Tahu Wacana Penundaan Pemilu ini Akan Sampai Mana

Published

11 bulan ago

15 Maret 2022

REDAKSI

AHY: Kita Tidak Tahu Wacana Penundaan Pemilu ini Akan Sampai Mana 31

Kronologi, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melontarkan kritik keras terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, isu tersebut merupakan pemufakatan jahat yang coba digulirkan oleh sekelompok elite.

Dia menyebut, ulah mereka tidak bisa dianggap remeh. Sebab, AHY mengaku tidak tahu isu ini akan berhenti sampai mana.

Apalagi, upaya akal-akalan untuk memperpanjang rezim Jokowi ini disebut sudah cukup lama dan akan didahului dengan amendemen UUD 1945.

“Jangan biarkan konstitusi dipermainkan oleh segelintir orang. Kita tidak tahu wacana penundaan pemilu ini akan sampai dimana,” kata AHY di acara Pelantikan DPD Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027, di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

“Mari kita kawal ini, seperti kita mengawal kelangkaan minyak goreng,” sambung AHY berseloroh.

Dia lantas mengingatkan, agar elite berpikir ulang terkait rencana menunda pemilu lima tahunan. Karena selain merusak demokrasi, ini juga mengkhianati amanat reformasi yang akan memicu kemarahan rakyat, seperti peristiwa kelam 1998.

“Kalau kita mencintai demokrasi, mari kita awasi akal-akalan yang disebut suara rakyat itu,” ucap AHY merujuk big data 110 juta warganet yang ingin pemilu 2024 ditunda sebagaimana klaim Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kalau kita (parpol) semua diam, maka rakyat nanti yang akan turun mengoreksi pemerintah. Kedzoliman politik selalu memicu kemarahan rakyat. Jangan kita mengulangi masa-masa itu,” tegas AHY.

“Jangan sampai ini jadi peristiwa yang akan disesali sepanjang sejarah. Mari sudahi wacana-wacana liar penundaan pemilu ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 dihembuskan tiga ketua umum partai koalisi pemerintah: Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN). Ketiganya sejak awal kompak menyuarakan isu tersebut.

Disinyalir, usulan itu sebagai akal-akalan elite untuk memperpanjang masa jabatan Presiden maupun anggota legislatif di Senayan tanpa repot-repot melalui pemilu.