Gelar FGD IKN, Bamus Betawi Ingin Beri Masukan ke Pemprov DKI

Kronologi, Jakarta – Keluarga besar Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait nasib Jakarta pasca tidak lagi jadi Ibu Kota Negara (IKN).

Diskusi yang dibuka oleh Ketua Majelis Adat Bamus Betawi H Nuri Thaher ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya adalah Anggota DPD RI Prof. Dr. Sylviana Murni, Ahli Hukum Dr. Abdul Chair Ramadhan, Anggota DPRD DKI Jakarta Drs. H Abdul Ghoni dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) H Beki Mardani.

Dalam diskusi ini, sejumlah simpul masyarakat Betawi turut hadir, mulai dari pengurus teras Bamus Betawi, badan otonom (banom) Bamus Betawi hingga ormas-ormas pendukung Bamus se-Jakarta.

Plt Ketua Umum (Ketum) Bamus Betawi, H Riano P Ahmad, mengatakan, pencabutan status Ibu Kota Negara dari Jakarta memunculkan begitu banyak pertanyaan tentang nasib Jakarta kedepan. Khususnya, bagi warga Betawi selaku tuan rumah.

“Ada banyak pendapat tentang Jakarta yang nanti tidak akan lagi menjadi Ibu Kota. Kekhususan Jakarta ini harus dilanjutkan dengan kekhususan pengganti, misalnya, ada pendapat yang ingin agar Jakarta menjadi kota bisnis, pusat ekonomi, atau kota budaya,” kata Riano dalam sambutannya, di Sekretariat Bamus Betawi, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2022).

Karena itu, Riano mengaku, melalui forum FGD ini pihaknya ingin menampung aspirasi dan saran untuk mendapatkan masukan dan pendapat warga Betawi, termasuk juga mendengarkan pendapat para ahli.

“Kami ingin tahu dan mendengarkan langsung masukan dari teman-teman keluarga besar Bamus Betawi dan ormas-ormas terkait bagaimana nasib Jakarta ini kedepan,” katanya.

Menurut Riano, padangan dan masukan masyarakat Betawi sangat penting untuk didengar Pemprov DKI yang saat ini tengah membahas revisi UU Keistimewaan DKI Jakarta baru, atau untuk penyempurnaan Draf RUU Daerah Khusus Jakarta Raya sebagai pengganti UU No 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta.

Riano menyebut, selain dari stakeholder terkait, Pemprov DKI perlu mendapatkan pandangan yang lebih banyak lagi untuk merumuskan posisi ideal Jakarta kedepan.

Meskipun, dia meyakini, Jakarta akan tetap menjadi sentra ekonomi di Indonesia, sementara Ibu Kota baru yang bernama Nusantara bakal menjadi pusat pemerintahan.

“Jadi, pembangunan di Jakarta tetap lanjut, karena proses pemindahan IKN tidak akan serta merta langsung begitu saja, tapi butuh waktu dan proses yang tidak sebentar,” imbuh Anggota DPRD DKI itu.

Editor: Alfian Risfil A