Kronologi, Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara dan bersikap tegas terkait kabar dirinya telah merestui wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
“Presiden Jokowi mesti bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini. Kami meyakini sikap tegas Pak Jokowi akan mengakhiri polemik tentang ini,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, lRabu (2/3/2022).
Kamhar mengaku tak mau berspekulasi terkait kabar restu istana tersebut. Kabar itu beredar usai pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Zulkifli mengaku, dirinya diminta Luhut agar PAN mendukung usulan itu dan menyampaikannya langsung kepada publik. Luhut menjamin bahwa Jokowi telah merestui agar Pemilu 2024 ditunda.
“Jika ini benar semakin menguatkan dugaan dan pembacaan kami atas gambar besar rentetan kejadian terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini sebagai sesuatu yang by design,” ujarnya seperti dikutip cnnimdonesia.
“Berdasarkan informasi ini juga kita mengetahui jika benar adanya siapa yang menjadi motor atau penggerak wacana ini adalah lingkar dalam istana sendiri,” kata Kamhar menambahkan.
Kamhar menilai wacana penundaan Pemilu 2024 berbahaya dan hanya akan menjerumuskan Jokowi melanggar konstitusi. Menurutnya, Jokowi akan tercatat sebagai pembunuh reformasi jika wacana ini terealisasi.
Ia pun mengingatkan Jokowi lahir dari rahim reformasi. Jokowi diketahui meniti kariernya mulai dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya menjadi presiden.
“Kami berkeyakinan Presiden Jokowi memahami betul itu dan tak mungkin secara sadar mau menjadi Malin Kundang reformasi yang melahirkannya,” kata Kamhar.
Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali berembus beberapa hari terakhir. Usulan datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19.
Jauh sebelum itu, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil mengklaim dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk pemulihan ekonomi pascapandemi.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini, mengklaim pemerintah tidak mengetahui rencana penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Namun pemerintah tetap menampung aspirasi yang datang dari sejumlah partai politik (parpol) tersebut.
“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua parpol,” kata Faldo, Senin (28/2/2022).
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post