Bamus Betawi Minta Elite Parpol Tak Amputasi Hak Politik Warga

Kronologi, Jakarta — Plt Ketua Umum (Ketum) Bamus Betawi Riano P Ahmad turut mengomentari riuh soal wacana penundaan Pemilu 2024, yang masih terus digaungkan oleh segelintir elite partai politik (parpol).

Riano menganggap, narasi perbaikan ekonomi yang dibangun sebagai dalih penundaan penyelenggaraan Pemilu, selain mengkhianati reformasi 1998 juga akan merampas hak politik warga.

Riano menegaskan, setiap warga negara punya hak partisipasi yang sama dalam demokrasi. Namun, upaya memperpanjang kekuasaan akan berujung pada hilangnya suara rakyat dalam menggunakan hak pilihnya, baik di eksekutif maupun legislatif.

“Penundaan pemilu/penambahan masa jabatan presiden adalah bukti amanat reformasi dikhianati dan suara rakyat di amputasi,” kata Riano dalam keterangan persnya, Selasa (1/3/2022).

Untuk itu, lanjutnya, Bamus meminta partai politik, DPR, hingga pemerintah berhenti mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari 2 periode. Riano meminta elite konsisten mematuhi konstitusi negara.

Dia lantas mengingatkan, batasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode adalah produk reformasi melalui Amandemen 1945. Dimana jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode dengan rentang 5 tahun masa jabatan.

Spirit reformasi salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan sirkulasi kepemimpinan demi menghindari kekuasaan absolut.

“Artinya, pembatasan masa jabatan presiden 2 periode sama dengan upaya kita menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi. Kita semua harus konsisen dengan sistem demokrasi yang telah dijalankan sejak 1998,” ungkapnya.

Terlebih, menurut Riano, saat ini elite politik Senayan sebagian besar terlibat dalam gerakan reformasi 98.

“Mereka harusnya tidak menyimpang dari yang sudah disepakati itu,” imbuh Riano.

Untuk diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 dihembuskan tiga ketua umum partai koalisi pemerintah: Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN). Ketiganya kompak menyuarakan isu tersebut dalam sepekan terakhir.

Disinyalir, usulan itu sebagai akal-akalan elite untuk memperpanjang masa jabatan Presiden maupun anggota legislatif selama dua tahun tanpa perlu menggelar Pilpres dan Pileg.