AMMPD Kritik Tim Pakar DPRD soal Kajian Hukum Status Dewan Pengawas Perumda Tirta Limutu

Kronologi, Gorontalo – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) mengkitik waktu kajian hukum Tim Pakar DPRD Kabupaten Gorontalo terkait status hukum dewan pegawas menyusul rekomendasi dari lembaga legislatif tersebut.

Menurut aktivis AMMPD, Carles Ishak, proses kajian Tim Pakar DPRD tampak dilakukan secara lambat. Padahal, jumlah ahli yang membantu tugas-tugas DPRD sangat banyak dan memiliki kompetensi.

“Siapapun yang masuk dalam Tim Pakar DPRD pasti memiliki kompetensi. Kalau kemudian dalam mendalami dan mengkaji satu materi rekomendasi DPRD dengan waktu terlalu lama, maka sama halnya tidak memiliki target waktu,” kata Carles, Rabu (9/2/2022).

Pada rapat dengar pendapat yang digelar beberapa hari lalu, Carles menjelaskan bahwa seluruh dokumen atau alat bukti yang menjadi dasar AMMPD sudah terpenuhi untuk menjadi bahan kajian Tim Pakar DPRD.

Untuk itu, Carles mendorong Tim Pakar DPRD benar-benar bekerja secara serius dalam menbantu fungsi pengawasan DPRD melalui kajian hukum status dewan pengawas secara normatif, bukan secara politis.

“Sebab terinformasi tim pakar telah diintervensi pihak eksternal DPRD,” ungkap Carles.

Ia menegaskan, AMMPD akan tetap konsisten mengawasi apa yang menjadi rekomendasi DPRD dalam rapat dengar pendapat perihal kelalaian pemerintah dalam penerbitan surat keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Limutu.

“Lewat kajian tim pakar ini kepastian hukum akan jelas. Jika kemudian hasil kajian telah selesai, maka segera serahkan kepada Pimpinan DPRD,” pesan Carles.

“Kami minta persoalan surat keputusan dewan pengawas ditindaklanjuti ke tahapan panitia khusus interpelasi,” imbuh Carles.

Penulis: Even Makanoneng
Edotor : Zulhamdi