Pigai Ingatkan Jokowi: Orang Papua Akan Beli Senjata dan Bom Lawan Aparat

Kronologi, Jakarta – Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, menegaskan tidak setuju apabila wilayah Papua dimekarkan menjadi beberapa provinsi.

Pigai mengingatkan, jika Presiden Joko Widodo memaksa kehendak melakukan pemekeran, bukan tidak mungkin rakyat Papua bakal melakukan perlawanan. Dampaknya, berpotensi terjadi perang antara rakyat sipil Papua dengan aparat TNI dan Polri.

“Yang terhormat Joko Widodo, saya pernah bilang Mendagri (Tito Karnavian) sewaktu (menjabat sebagai) Kapolri. Saya bertemu Ketua Komisi II DPR, Fraksi Demokrat, PKB, PKS dan lain-lain. Jika Papua dimekarkan, maka orang Papua akan beli senjata & bom lawan aparat & perang sipil,” kata Pigai, dikutip dari twitternya, Sabtu (29/1/2022).

Aktivis kemanusiaan asal Papua itu meminta Presiden Jokowi untuk menguburkan niatnya melakukan pemekaran wilayah Papua. “Demi Kemanusiaan saya saran jangan mekarkan Papua,” ingatnya.

Apabila terjadi sesuatu di bumi Cendrawasih akibat pemaksaan pemekeran tersebut, Pigai menegaskan, yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang memaksa pemekaran Papua.

“Yang penting saya sudah ingatkan jika dimekarkan. Kalau terjadi konflik antar Papua dan migran, maka yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang mendorong Pemekaran Papua hari ini. @jokowi,” tulisnya.

Natalius Pigai, sebelumnya menyatakan ada dua oknum menteri di kabibet Jokowi datang ke Papua secara diam-diam menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe pada 13 Desember 2021.

Kedua menteri itu dikabarkan memaksa gubernur Papua menunjuk orang tertentu menjadi Wakil Gubernur Papua.

Dua menteri Jokowi itu juga dikabarkan memaksa Gubernur Papua untuk menyetujui pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi.

Menurut Pigai, orang dekat Lukas Enembe dari kalangan Pemerintah Provinsi Papua membenarkan informasi tersebut.

Pigai menilai, tindakan itu dapat mengganggu stabilitas wilayah dan demokrasi di Papua. Apabila kedua menteri ke Papua demi kepentingan bangsa dan negara, mestinya mereka datang secara resmi.

“Katanya atas nama Negara. Negara yang mana? Saya juga kalau Menteri, semua orang saya katakan atas nama negara juga,” kata Natalius Pigai dalam postingannya di akun Twitter @NataliusPigai2 pada Selasa (25/1/2022).

Pigai menyebut, pejabat negara datang ke Papua atas nama negara karena wilayah itu sedang dilanda konflik.

“Karena Papua wilayah konflik jadi semua pejabat Jakarta pake alibi atas nama negara. Wowwww!,” jelas Pigai.

Pigai tak membeberkan identitas dua menteri Jokowi yang diduga memaksa Gubernur Papua menyetujui pemekaran wilayah.

Ide pemekaran wilayah Papua diawali dengan kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu.

Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri.

Kemudian, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.

Penulis: Tio