Kronologi, Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, meminta jangan terlalu terburu-buru berpuas diri akan keberhasilan membekuk kelompok-kelompok radikal, teroris, dan intoleran, sepanjang tahun 2021.
Hal itu disampaikan Habib Syakur menanggapi laporan Kepala BNPT, Boy Rafi Amar, dalam rapat di Komisi III DPR, Selasa (25/1/2022), yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menindak 364 orang terduga teroris, sepanjang 2021.
BNPT juga mencatat, 600 akun media sosial terindikasi radikal. Diataranya berisi konten-konten informasi serangan, konten anti-NKRI, konten intoleran, dan konten paham takfiri. Termasuk akun yang menggalang dana untuk kegiatan dan pelatihan terorisme.
“Saya mengimbau BNPT jangan buru-buru berpuas diri. BNPT harus betul-betul meningkatkan kegiatannya, kinerjanya,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Kais (27/1/2022).
Habib Syakur menyarankan BNPT untuk berada di tengah masyarakat, mencermati secara langsung bagaimana sebuah propaganda oleh kelopok radikal bisa terjadi, dan apa tujuannya.
Dengan begitu, bukanya hanya penelitian dari sejumlah lembaga, tapi BNPT benar-benar riil mengetahui keadaan di masyarakat secara utuh.
“Setiap orang yg salah memahami agama, akan memunculkan niat menjadi teroris, tapi mereka itu dalam keadaan tidak percaya secar spiritual. Di sini kelompok khilafah HTI ini masuk dengan memberikan pendampingan khusus, tujuannya supaya bisa dimanfaatkan untuk target,” tuturnya.
Habib Syakur mengaku gelisah akan maraknya kelompok-kelompok HTI yang sudah dibubarkan pemerintah, tapi masih banyak yang berkeliaran berdakwah dengan narasi kebencian. Kendati, Habib Syakur tidak menyebut sosok dimaksudnya.
Mantan kelompok HTI yang bekeliaran ini, menurut Habib Syakur, kerap difasilitasi oleh oknum kepala daerah yang mungkin merasa berhutang budi karena didukung. Artinya, kepala daerah ini dalam keadaan tersandera, kendati mereka tidak menyukai wilayahnya dimasuki oleh pendakwah yang narasi ceramahnya sangat keras.
“Pimpinan kepala daerah ini terkadanag agak bingung, satu sisi para pendakwah ini tamu besarnya karena menguasai agama islam, dianggap orang taat beribadah. Padahal ini gelandang politik berjubah khilafah,” sindirinya.
Untuk itu, Ia mengimbau BNPT, melalui Densus 88 Antiteror, terus melakukan tugas dan jangan segan-segan untuk mengamankan pihak-pihak yang terindikasi menyebarkan paham radikal.
Adapun akun-akun media sosial yang dimafaatkan oleh kelompok intoleran, dan radikal, hingga terorisme, Habib Syakur menekankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk tidak segan-segan meng-take down. Jangan sampai videonya viral duluan baru pemerintah bergerak.
Habib Syakur menerangkan, kelompok pengusung khilafah sekarang sudah bertranformasi memanfaatkan dunia digital, khususnya medsos sebagai wadah perjuangan mereka.
Mereka membuat konten propaganda, serta konten seolah meminta bantuan untuk sumbangan kemanusiaan. Padahal untuk tujuan tertentu.
“BNPT, Densus 88 tidak bisa menangani secara langsung, makanya disini perlu diadakan caranya supaya dimasukan dalam KUHP kriminal verbalistik. Siapa saja yang mengadu domba, memporakporandakan negara, ini jatuhnya kriminal. Atau perlu dibuat peraturan presiden khusus, bisa Perkap Kapolri bahwa kriminal verbalistik itu harus ada efek jeranya,” tukasnya
Penulis: Tio
Discussion about this post