Kronologi, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, anggaran pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara (IKN) diupayakan masuk dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
Hal itu diungkapkan Menkeu saat menggelar konferensi pers usai pengesahan Undang-Undang IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
“Ini (anggaran pembangunan IKN) nanti akan kita desain untuk 2022. Karena seperti yang diketahui pada 2022 ada paket untuk pemulihan ekonomi (PEN) sebesar Rp450 triliun yang masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi nanti ini mungkin bisa dimasukan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus momentum pembangunan IKN,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menerangkan, pemerintah memiliki dua prioritas teratas dalam PEN 2022, ketimbang pembangunan IKN yang masuk dalam skema ini.
“Tentu di dalam pemulian ekonomi sama seperti yang kita lakukan di tahun 2020 dan 201 itu masih terdiri dari kelompok penangan covid sebagai yang paling penting karena ini adalah syarat utama untuk pulih kembali, kemudian bansos pada masyarakat,” tuturnya.
Dia menyebut, tahapan pembangunan IKN pada 2022 dapat masuk ke dalam kerangka anggaran program PEN senilai Rp450 triliun. Karena pemerintah belum merinci seluruhnya penggunaan anggaran tersebut.
Sejak 2020 hingga 2021, program PEN hanya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, subsidi bagi masyarakat, hingga dukungan bagi UMKM dan korporasi, tidak ada kaitannya dengan wacana pemindahan ibu kota.
“Nah, kita nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur IKN agar bisa masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di program PEN 2022,” tutupnya.
Sebelumnya, pada Senin (17/1/2022) dalam situs resmi ikn.go.id sempat tertulis bahwa 53,5 persen biaya pembangunan ibu kota baru berasal dari APBN, sisanya gabungan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta.
Sehari setelahnya, Selasa (18/1/2022), terdapat perubahan informasi dalam situs itu. Di menu Sekilas IKN dan sub-menu sumber pembiayaan, tertulis bahwa skema pembiayaan utama berasal dari KPBU yang senilai Rp252,5 triliun (54,2 persen), lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD Rp123,2 triliun (26,4 persen), dan sisanya sekitar Rp88 triliun atau 19,4 persen berasal dari APBN.
Penulis: Tio
Discussion about this post