Waspada Program Serai Wangi, DPRD Kabgor Minta Pemerintah Lakukan Investigasi

Kronologi, Gorontalo – DPRD Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah segera turun tangan dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mewaspadai program investasi serai wangi.

Pasalnya, menurut anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Sukarman HS Humunggio, program serai wangi tersebut hingga kini belum ada kejelasan.

“Kami meminta pemerintah segera turun tangan mengatasi berbagai pertanyaan masyarakat terkait dengan program serai wangi. Alasan kami jelas, berdasarkan klarifikasi pemerintah daerah di DPRD, bahwa program serai wangi tidak diketahui,” kata Sukarman, Jumat (14/1/2022).

Ia mengungkapkan, sosialisasi pemerintah daerah melalui instansi baik Dinas Pertanian, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah tingkat kelurahan dan desa bukan dalam rangka menghambat para investor untuk masuk ke daerah. Melainkan, lanjut dia, agar program yang bergerak di bidang hortikultura itu dapat memerhatikan segala ketentuan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

“DPRD tidak melarang siapa pun untuk berinvestasi di daerah, termasuk program serai wangi, namun segara syarat dan ketentuan investasi harus benar-benar dijalankan. Seperti harus terdaftar dan punya company profile (profil perusahaan),” ujar Sukarman.

Sukarman menjelaskan, profil perusahaan adalah gambaran umum sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memberitahu klien atau masyarakat tentang produk atau jasa yang ditawarkan.

“Company profile alat untuk menyampaikan informasi perusahaan, visi misi, dan juga kisah berdirinya perusahaan. Jika hal itu tidak bisa ditunjukkan, maka perlu masyarakat mewaspadai program serai wangi,” jelas dia.

Sukarman juga mendorong pemerintah setempat menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi guna memperjelas program serai wangi guna mencegah hal yang tidak dinginkan terjadi di masyarakat.

“Informasi yang kami terima, warga yang ingin mengikuti program serai wangi harus memberikan sejumlah uang untuk keperluan pembuatan rekening dan sebagainya. Jumlahnya bervariasi dari Rp 300 ribu hingga Rp400 ribu. Benar atau tidak ini harus benar-benar diusut pemerintah. Bentuk tim untuk investigasi,” tutup Sukarman.

Penulis: Even Makanoneng