Kronologi, Jakarta — Sebanyak empat RT di RW 002, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat diterapkan micro lockdown atau karantina. Langkah ini dilakukan mengingat di wilayah tersebut terdapat 40 warga suspect Umicron Covid-19.
Ketua Nasional Rekan Indonesia Agung Nugroho mempertanyakan kesigapan pemerintah DKI di wilayah Jakarta Barat dalam mencegah penyebaran Covid di Jakarta yang belakangan mulai melonjak.
Agung menyebut, kenaikan kasus di Jakarta Barat tak lepas dari koordinasi yang tidak baik di lingkungan Walikota Jakbar.
“Persoalan ini akibat slow respon pemerintah terhadap laporan warga mengenai curhatan persoalan administrasi kesehatan ke pemerintah kota administrasi Jakarta Barat,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).
Dalam catatan Agung, selain kasus covid, warga juga mengeluhkan air yang sempat mati di Gedung Walikota Jakarta Barat, sehingga pengunjung kesulitan buang hajat maupun buang air kecil.
Agung pun mengaku, sudah menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Semua persoalan ini sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur Anies untuk dijadikan bahan evaluasi. Kalau bisa ganti Walikota Jakarta Barat,” kata Agung Nugroho.
Pendukung Anies ini juga mengungkapkan lambannya respons pemerintah Jakarta Barat terhadap keluhan warga.
Dia mengungkapkan, pada tanggal 2 Desember 2021, seorang warga Sukabumi Selatan, penderita ACL Reconstruction di RS UI mengalami kendala untuk pembiayaan alat, karena RS UI alat yang ada disewa dengan pihak ketiga.
Sehingga pasien tidak dicover oleh BPJS. Adapun kebutuhan biaya untuk alat tersebut sebesar Rp 15,5 Juta.
“Karena tidak mampu maka keluarga melapor ke Rekan Indonesia, setelah memastikan ke RS UI dan BPJS, bahwa benar alat yang dibutuhkan tidak dicover oleh BPJS, karena alat tersebut di RS UI menyewa dengan pihak ketiga. Maka Rekan Indonesia melaporkan ke Wali Kota Jakbar namun oleh walikota malah dijawab “harus bagaimana yah” setelah itu tidak ada solusi dan respon lagi,” beber Agung.
Kemudian, lanjut Agung, karena tidak memperoleh solusi dan respon dari Wali Kota akhirnya Rekan Indonesia berkoordinasi dengan kemenkes RI. Hingga akhirnya oleh Kemenkes dirujuk ke RSCM yang memiliki alat tersebut sehingga bisa dicover oleh BPJS.
“Sangat disayangkan seorang wali kota dalam menjawab permasalahan warga malah mengeluarkan pertanyaan “Harus Bagaimana Yah”, soal harus bagaimana bukan urusan warga dan Rekan Indonesia sebagai pemimpin wilayah harusnya bisa memberikan solusi bukan malah bertanya harus bagaimana,” sesal Agung.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post