Rabu, Mei 18, 2022
KRONOLOGI.ID
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
No Result
View All Result
Home Nasional

Penyebab Maraknya Korupsi di BUMN karena Dewan Komisarisnya ‘Mandul’ dalam Pengawasan

REDAKSI by REDAKSI
11/01/2022
in Nasional
A A
Penumpang Garuda di Gorontalo Turun 60 Persen Gegara Corona, Penerbangan Dikurangi

Pesawat Maskapai Garuda Indonesia.(Ist)


Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia kepada Kejaksaan Agung.

Amin pun mendesak pemerintah lebih serius untuk menuntaskan berbagai penyimpangan di sejumlah BUMN termasuk di Garuda, Jiwasraya, Asabri, dan sejumlah BUMN lainnya.

“Saya tidak akan bosan untuk menagih implementasi praktik good corporate governance (GCG) di BUMN secara baik karena kredo GCG di banyak BUMN sampai saat ini masih sebatas ‘lipstick’ semata,” tegas Amin di Jakarta, Selasa (11/1/2022),

Merujuk data Kementerian BUMN pada September 2021, tercatat ada 159 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian BUMN. Kasus hukum itu pun melibatkan kurang lebih 53 pejabat di kementerian yang dia pimpin hingga petinggi perusahaan negara. Dugaan tindak pidana korupsi di tubuh perseroan pelat merah disinyalir telah berlangsung lama.

alterntif text

Menurut Amin, terungkapnya berbagai kasus korupsi di BUMN secara beruntun, telah menyirnakan kepercayaan publik. Sebagai lembaga yang juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara, tak seharusnya skandal korupsi melekat pada perusahaan-perusahaan plat merah tersebut.

Pelanggaran governance ini tampak didasari atas rendahnya kesadaran pentingnya implementasi GCG terhadap kinerja perusahaan.

“Kerugian akibat korupsi di BUMN tak hanya berimbas pada keuangan negara, tetapi pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan rakyat. Di satu sisi subsidi untuk rakyat kecil dikurangi bahkan untuk sektor tertentu dihapus dengan alasan penghematan, di sisi lain APBN harus menalangi kerugian BUMN,” tuturnya.

Lebih lanjut, Amin menyoroti mandulnya fungsi pengawasan, termasuk pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap Dewan Direksi. Padahal, mereka sudah dibantu berbagai macam asisten ahli yang tergabung dalam Komite Audit, Komisi Risk Management, bahkan ada Komite GCG juga.

“Masih kentalnya politik balas budi dalam pemilihan jajaran komisaris dan direksi BUMN berkontribusi pada lemahnya penerapan GCG,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Amin, upaya penegakan hukum secara konsisten, diharapkan menjadi metode shock therapy yang efektif. Tidak cukup hanya memperbaiki sistem monitoring pengawasan BUMN.

“Harus ada gerak cepat dan lugas dalam menindaklanjuti berbagai indikasi praktik kecurangan di BUMN yang sudah dinotifikasi pihak BPK, KPK atau lembaga lainnya untuk mencegah kejadian berulang,” pungkasnya.

Penulis: Tio
Tags: Amin AKDPR RIKorupsi BUMN
alterntif text
Previous Post

Pencabutan Larangan Ekspor Batu Bara Bukti Pemerintah Gampang Ditekan Pengusaha

Next Post

Pasca Kasus Ferdinand, Mabes Polri Janji Tindak Tegas Penghina Agama

Related Posts

Pembukaan Masa Sidang, Ketua DPR Soroti Hepatitis Akut dan Pembahasan Kebijakan Ekonomi

Pembukaan Masa Sidang, Ketua DPR Soroti Hepatitis Akut dan Pembahasan Kebijakan Ekonomi

17/05/2022
Waisak Momentum Refleksikan Pentingnya Saling Bantu dan Jaga Kerukunan

Waisak Momentum Refleksikan Pentingnya Saling Bantu dan Jaga Kerukunan

16/05/2022
DPR Apresiasi Aksi May Day Fiesta

DPR Apresiasi Aksi May Day Fiesta

14/05/2022
MAKI Endus Kejanggalan soal Pemenang Lelang Proyek Gorden DPR  Rp43,5 Miliar

Komisi IX DPR Bakal Koordinasi dengan Kemenkes Bahas Hepatitis Akut

13/05/2022
Next Post
Pasca Kasus Ferdinand, Mabes Polri Janji Tindak Tegas Penghina Agama

Pasca Kasus Ferdinand, Mabes Polri Janji Tindak Tegas Penghina Agama

Tinjau Rusunawa, Wabup Pohuwato Pesan Ini ke Dinas Perkim

Tinjau Rusunawa, Wabup Pohuwato Pesan Ini ke Dinas Perkim

Discussion about this post

TOP STORIES



  • Tentang Kronologi.id
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

© 2018 Kronologi.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini

© 2018 Kronologi.id. All right reserved