Demokrat Ingatkan Publik Soal Wacana Presiden Tiga Periode

Kronologi, Jakarta – Partai Demokrat mengingatkan, hasil survei Indikator yang menunjukkan 38,6 persen dari 2.020 responden setuju perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode, harus menjadi peringatan keras (wake up call) bagi publik. Karena. dapat mengancam demokrasi dan konstitusi.

“Ini lampu kuning bagi kita. Wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode itu tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu tegas mengatur masa jabatan hanya dua periode,” kata Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Mohammad Jibriel, Selasa (11/1/2022).

Jibriel menjelaskan, prinsip demokrasi yang dianut Indonesia mengatur perlunya ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Karena itu, temuan hasil survei Indikator perlu diwaspadai agar tidak berkembang sampai mempengaruhi pelaksanaan Pemilu berikutnya.

“Tahun 2024 adalah momentum pergantian kepemimpinan yang harus disambut dengan semangat perubahan dan regenerasi kepemimpinan,” kata Jibriel.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap, Presiden Joko Widodo harus mulai waspada terhadap wacana perpanjangan masa jabatan, yang mungkin diusung oleh orang-orang di lingkaran dekatnya.

“Presiden Joko Widodo harus mulai mencermati motivasi orang sekitarnya yang terus menggaungkan usulan perpanjangan masa jabatan (presiden) atau (sampai) tiga periode,” kata Herzaky.

Ia meminta Presiden kembali tegas dan menegur para pembantunya jika mereka mulai menggulirkan wacana itu ke publik.

“Tentunya, Presiden Joko Widodo ingin dikenang sebagai presiden yang berkontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia,” kata Herzaky.