Kronologi, Jakarta — Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritik penambahan posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
Kamhar menilai kursi wamendagri sensitif, terlebih menjelang kekosongan jabatan kepala daerah yang habis pada 2022 atau 2023. Total bakal ada lebih dari 200 kepala daerah yang akan diisi oleh Plt hingga gelaran Pemilu Serentak 2024.
“Kursi Wamendagri ini menjadi sensitif apalagi pada 2022 ini akan ada 101 daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan dan 170 daerah pada 2023 nanti. Jadi total akan ada 24 Plt Gubernur dan 247 Plt Bupati/Walikota yang penempatannya menjadi kewenangan Kemendagri,” ujar Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/1/2022).
Kamhar khawatir posisi wamendagri nanti akan jadi rentan intervensi terhadap kepentingan partai politik.
“Ini berarti meliputi lebih dari 80% pemilih nasional, apalagi para plt ini memiliki masa jabatan yang panjang dan menghadapi dua perlehatan politik akbar nasional yaitu Pemilu (Pileg dan Pilpres serentak) serta Pilkada serentak,” ucapnya.
“Karenanya menjadi sangat rentan diintervensi kepentingan politik Parpol penguasa. Kritisisme publik dan kontrol dari masyarakat sipil sangat diperlukan agar birokrasi tak menjadi alat pelanggengan kekuasaan kelompok yang berkuasa,” lanjut Kamhar.
Kamhar juga mengatakan penambahan wamendagri ini bertolak belakang dengan janji Jokowi yang membangun kabinet ramping.
“Dalam praktek yang kita saksikan, baik untuk postur kabinet atau jumlah kementerian dan termasuk penambahan jabatan Wamen ini, justru bertolak belakang dengan janji Jokowi untuk membangun kabinet ramping yang gesit bekerja melayani rakyat,” kata Kamhar.
“Yang terbentuk adalah sebaliknya, kabinet tambun yang lamban bahkan obesitas. Ini menjadi penyakit yang berimbas pada kinerja birokrasi akibat kompromi politik yang over dosis,” cetus Kamhar.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post