Tak Dilibatkan Terkait Hadirnya Indomaret, DPRD Pohuwato Minta Ini ke Pemda

Kronologi, Pohuwato – DPRD Kabupaten Pohuwato mengklaim tidak dilibatkan terkait hadirnya ritel Indomaret yang baru saja diresmikan di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Rizal Pasuma, kepada Kronologi.id, Selasa (4/1/2022).

“Iya. Artinya, komisi II sebagai mitra investasi. Yang bergerak diinvestasi itu mitra kita. Kalau komunikasi baik, baik pula. Cuma kalau tidak ada komunikasi, apa yang kita dapatkan,” kata Rizal.

Pihaknya, kata dia, hari ini menggelar rapat gabungan komisi bersama pihak terkait dengan menitikberatkan pada persoalan agar gerai Indomaret yang ada di wilayahnya tersebut benar-benar memerhatikan UMKM.

“Nanti akan kita pantau juga, ada tidak yang disampaikan ini, persoalan UMKM. Komisi II tidak tinggal diam, tetap kita akan pantau apa yang menjadi MoU dengan pemerintah daerah,” ucapnya.

Rizal menegaskan, pihaknya tidak segan-segan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan teguran kepada Indomaret apabila poin-poin yang ada di dalam MoU itu tidak dapat direalisasikan.

“Memang secara lembaga kita sih tersinggung, cuma dalam hal ini kita menjaga hubungan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan sudah mengizinkan. Stabilitas daerah yang kita utamakan,” jelasnya.

DPRD, kata Rizal, juga tidak dilibatkan dalam kajian masuknya Indomaret tersebut oleh pemerintah daerah karena sifatnya teknis.

“Cuma tadi kita memberikan masukan-masukan, seperti persoalan pembangunan harus sesuai dengan ketentuan yang ada, zonasi,” kata dia.

Bahkan, lanjut dia, dalam rapat yang digelar itu DPRD juga sempat menyentil soal alasan Indomaret yang masuk secara brutal di wilayahnya, sebagaimana yang disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga. Namun, menurutnya, pihaknya juga setuju dengan hadirnya perusaan ritel tersebut, hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya tenaga kerja.

“Insyaallah kita setuju. Kan kajian itu sudah ada. Lagi pula sudah ada SK MoU dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pak bupati sudah memberikan izin,” bebernya.

Meski DPRD seharusnya dilibatkan sebelum perusahaan ritel itu diresmikan, kata Rizal, namun tidak akan mungkin untuk dilakukan kajian kembali.

“Memang mau dibahas bersama, apakah musti kita bahas lagi ketika sudah ada MoU dengan Bupati. Kan tidak mungkin lagi kita balik ke sana,” pungkasnya.

Dalam rapat gabungan komisi 1,2,3 yang digelar hari ini di Kantor DPRD Pohuwato, sendiri hadir Sekretaris Daerah, Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperindag, Dinas Nakertrans, Kabag Hukum dan Tim Pengkaji.

Rapat Gabungan itu membahas terkait MoU Indomaret dan pemerintah daerah yang sudah ditandatangani oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga.

Penulis: Hamdi