Kronologi, Jakarta – Pemerintah harus memastikan fasilitas protokol kesehatan di sekolah benr-benar lengkap, jelang diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen pada tahun akademik 2021/2022. Karena, prokes ini merupakan faktor penentu untuk mengurangi risiko lonjakan dan klaster Covid-19 di sekolah.
“Apalagi saat ini ada ancaman varian Omicron yang penularannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Karena itu unsur kehati-hatian harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai kita lengah sehingga memunculkan masalah di kemudian hari,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, Senin (3/1/2022).
Selain fasilitas prokes yang lengkap, pemerintah juga perlu memastikan penerapannya. Karena, tidak akan ada gunanya jika fasilitasnya lengkap tapi penerapannya tak diawasi.
Netty memaparkan temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di beberapa sekolah di Pulau Jawa, di mana penegakan prokesnya masih sangat lemah. Pendidik dan peserta didik jarang yang melaksanakan prokes seperti mencuci tangan ketika tiba di sekolah. Sebab itu, harus ada edukasi dan pembiasaan untuk taat prokes, baik oleh tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik.
“Sementara itu penggunaan masker juga tidak maksimal karena hanya digunakan saat berangkat dan pulang sekolah saja. Masker seharusnya digunakan baik saat pembelajaran maupun di lingkungan sekolah, karena area tersebut lebih rentan mengingat padatnya jumlah orang,” ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun dan usia 6-11 tahun.
Jika pemerintah sudah menggelar PTM 100 persen, lanjutnya, maka vaksinasi anak harus segera dipercepat. Vaksinasi anak harus mencapai 70 persen agar terbentuk kekebalan kelompok.
“Jangan biarkan anak yang belum divaksin mengikuti PTM. PTM hanya boleh diberlakukan apabila di sekolah tersebut tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik sudah semuanya divaksin lengkap” tukasnya.
Penulis: Tio
Discussion about this post