Kronologi, Gorontalo – Tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi terdapat pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Termasuk di empat kabupaten di Provinsi Gorontalo berdasarkan sumber dari kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, yaitu Bone Bolango, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan Boalemo.
Demikian disampaikan Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), M Riza Damanik, saat menjadi pembicara dalam lokakarya dengan tema “Memperkuat Konservasi Laut dan Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Berbasis Masyarakat” yang digelar Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA), Selasa (28/12/2021).
Riza mengaku, ironi kemiskinan ekstrem pada masyarakat pesisir itu ia dapati saat menjadi peserta sidang komite perikanan dunia yang membahas tentang konsorsium perikanan.
“Alasannya, mereka hanya dijadikan sebagai objek, bukan subjek dalam program-program pengentasan kemiskinan,” katanya melalui siaran pers, Rabu (29/12/2021)
Riza memaparkan, indeks tingkat kesehatan laut yang ada di Indonesia berada pada angka 65, sementara rata-rata skor indeks kesehatan laut berada pada angka 70. Indonesia berada pada rangking 137.
“Kami ingin mengusulkan untuk meningkatkan Osean Health Indeks (OHI) agar diterapkan dan ditingkatkan di tingkat provinsi. Karena ada tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di pesisir dari pada yang non pesisir,” ucapnya.
Riza mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menargetkan 2024 untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia menjadi 0 persen. Menurutnya, perlu kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita besar itu.
Sementara itu, Direktur Japesda, Nurain Lapolo, menyampaikan bahwa lokakarya ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan pengelolaan perikanan skala kecil yang dapat diterapkan kepada masyarakat pesisir yang ada di desa-desa dampingan Japesda.
“Sebab angka kemiskinan yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cukup tinggi. Pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat bisa menjadi peluang untuk mengikis jurang kemiskinan ini. Tentu saja jika dilakukan secara kolaboratif,,” jelas dia.
Japesda, kata Ain, sudah mulai mendorong itu sejak beberapa tahun belakangan, lewat pintu masuk perikanan gurita. Dirinya berharap akan ada kolaborasi yang lebih intens lagi untuk mencapai tujuan yang besar ini. Dan tentu saja menjadikan masyarakat sebagai subjek, alih-alih menjadi objek.
“Ironi memang, Indonesia dengan potensi sumber daya perikanan, tapi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih banyak yang berada di jurang kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, lebih banyak memaparkan tentang pentingnya data sektor perikanan untuk perencanaan di Provinsi Gorontalo. Data sangat penting, tetapi pendataan di Provinsi Gorontalo sangat kecil, bahkan tidak ada. Padahal, menurut Budi, Penggunaan data bisa didapatkan untuk memperbaiki kebijakan.
“Saya sendiri menganggap Japesda sebagai mitra strategis, karena bisa saja kami mengalami kekeliruan terhadap perancangan sebuah kebijakan. Kami juga ingin merancang sebuah kebijakan yang bisa menuntaskan beberapa isu terutama untuk masalah kemiskinan yang ada di sektor perikanan dari nelayan dan pulau-pulau kecil,” sambungnya.
Kemudian, pembahasan tentang pentingnya data untuk menunjang potensi perikanan juga dikuatkan oleh pemaparan dari M. Sayuti Djau, perwakilan unsur akademisi, dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dirinya mengatakan, data hasil tangkapan di wilayah konservasi di Gorontalo sangat minim. Di DKP sendiri dalam melaporkan data produksi perikanan dilakukan secara online dan vertikal.
“Saya melihat sendiri pendataan ini sudah diinisiasi oleh Japesda di wilayah dampingannya,” pungkasnya.
Penulis: Hamdi
Discussion about this post