Kronologi, Jakarta – Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) Group meminta pemerintah tidak memberlakukan peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Alasannya, berdasarkan amar putusan No. 7 putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi, harusnya UU Ciptaker ditunda penerapannya.
“Kami mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang tetap memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya selama 2 tahun,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Abrar Ali, Senin (6/12/2021).
MK, pada 25 November 2021, telah memutuskan perkara gugatan Judicial Review UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Para Pemohon SP/SB termasuk SP PLN Group di dalamnya.
Atas keputusan itu, SP PLN Group mengapresiasi dan menghormati MK yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional, walaupun bersyarat.
UU Ciptaker khususnya untuk klaster ketenagakerjaan dan subklaster ketenagalistrikan, di mana permohonan SP PLN Group dinyatakan telah kehilangan objek. Dengan ini ditegaskan, bahwa UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan subklaster ketenagalistrikan tidak berlaku dan ditunda pengiplementasiannya selama 2 tahun
“SP PLN Group akan terus mengupayakan tindakan lanjutan untuk tetap membatalkan UU Cipta Kerja secara permanen dan akan melakukan langkah hukum yang diperlukan bila ada pihak-pihak yang tetap melaksanakan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya sebelum diperbaiki,” tegasnya.
SP PLN terdiri dari Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, UU Cipta Kerja tetap berlaku. Pemerintah dan DPR diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan.
“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Penulis: Tio
Discussion about this post