Kelompok Teroris Masuki Lembaga Politik dan Sosial Keagamaan, Begini Cara Atasinya

Kronologi, Jakarta – Badan Nasional Pemberantasan Teroris menyebut kelompok teroris terus merubah pola dan strateginya demi mewujudkan tujuannya. Baru-baru ini kelompok teroris masuk dalam lembaga politik dan sosial keagamaan.

Hal ini terbukti dari penangkapan terhadap sejumlah tokoh, diduga terindikasi aksi teroris, yang berada di partai politik, pemerintahan, maupun lembaga sosial dan keagamaan.

Anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra Sugiono menyebut peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi salah satu cara membendung paham radikal yang berujung pada aksi kekerasan.

Karena itu, ia mendorong pencegahan terhadap paham tersebut harus dilakukan melalui program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia menerangkan, sejarah memperlihatkan aksi teror kerap didorong salah satunya oleh ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah dan kebijakan pimpinan negara sehingga serangannya kerap menyasar ke alat dan aparatur negara.

“Sedangkan lahan yang subur untuk menyemai radikalisme sehingga tumbuh jadi aksi teror adalah kemiskinan dan rasa ketidakadilan karena jarak (kesenjangan) terlalu jauh antara kaya dan miskin,” jelas anggota Komisi I DPR RI ini.

Sugiono menegaskan, Pemerintah harus menyelesaikan masalah kesenjangan hidup antarkelompok masyarakat, serta memperkuat pemahaman nilai-nilai luhur bangsa.

“Saya sangat meyakini paham seradikal apapun akan tidak mudah mempengaruhi rakyat (jika sejahtera dan punya pemahaman kuat terhadap nilai luhur bangsa),” katanya saat menjadi narasumber diskusi bertajuk Vaksinasi Empat Pilar Lawan Transformasi Kelompok Terorisme, di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Senin (6/12).

Anggota MPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil, dalam acara yang sama, menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR merupakan salah satu kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

“Saya melihat penyelenggaraan sosialisasi selama ini sangat bagus, tetapi masih perlu penyempurnaan. Usul saya, sosialisasi mesti terintegrasi dengan lembaga lain misalnya dengan BPIP dan BNPT. Khusus BNPT dalam beberapa kali rapat di Komisi III (DPR) saya sudah mengajak mereka untuk bersama-sama melakukan sosialisasi ini di tengah masyarakat, sehingga rakyat menjadi paham lalu mereka bisa meningkatkan kewaspadaan di daerahnya masing-masing,” kata Nasir Djamil.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan Pemerintah jika mereka gagal meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki taraf hidup masyarakatnya, maka itu akan jadi amunisi buat para teroris untuk mempengaruhi rakyat.

“Tetapi, sebaliknya jika berhasil maka negara akan memiliki dukungan kuat (dari) rakyat dalam memerangi terorisme,” katanya.

Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, yang turut jadi pembicara, mengingatkan Pemerintah bahwa aksi teror dengan kekerasan tidak hanya terjadi dengan dalih keagamaan.

“Jangan lupakan apa yang terjadi di Papua, kelompok teroris KKB. Di mana mereka sering menyerang aparat keamanan dan warga sipil dengan senjata api. Bahkan, terbaru sampai menyerang pos TNI-Polri,” katanya.