Kronologi, Jakarta – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang melarang Kapolda hingga Kapolres sowan atau menemui tokoh ormas pelanggar hukum.
Pernyataan Presiden Jokowi tersebut disampaikan saat apel Kepala Satuan Kerja Wilayah (Kasatwil) Polri di Bali, Jumat (13/12).
“Kalau saya sebagai Sekjen MPN PP sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mengenai adanya Kapolda dan Kapolres yang sowan ke ormas yang sering buat keributan,” kata Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP, Arif Rahman lewat keterangannya, Minggu (5/12).
Arif setuju dengan pernyataan Jokowi. Bahwa, kewibawaan aparat penegak hukum akan jatuh bila sowan ke ormas pelanggar hukum. Dia menyebut, pejabat Polri tak pernah sowan ke PP.
“Karena menurut saya itu hal yang penting menyangkut masalah kewibawaan dari institusi hukum kita. Yaitu kepolisian dan itu tak pernah terjadi di Pemuda Pancasila, ada Kapolda atau polisi yang sowan ke rumah ketua umum, sowan ke Sekretariat Pemuda Pancasila,” ujar Arif.
Menurut Arif, sebaiknya ormaslah yang sowan ke Kapolda dan pejabat kepolisian lainnya. Mengingat komunikasi harus terus terbangun dan terjaga.
“Itu malah seharusnya yang dilakukan adalah seperti kami ormas yang ada ini yang harus berkomunikasi kepada pihak kepolisian untuk bertemu datang untuk mendapat masukan bagaimana mengenai masalah ormas ini,” tandasnya.
Terakhir, Arif berharap Pemerintah juga mau merangkul ormas seperti memberi program pemberdayaan ekonomi. Hal itu untuk mendorong kemandirian ekonomi anggota ormas.
“Pendampingan masyarakat juga pemberdayaan masyarakat yang tentunya tak hanya bicara sosial politik tapi bagaimana juga diarahkan untuk melakukan pengembangan ekonomi agar sebenarnya taraf hidup masyarakat bisa lebih baik melalui pendampingan yang dilakukan ormas-ormas,” harapnya.
Discussion about this post