Kronologi, Surabaya — Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut mandataris muktamar berakhir sejak pertengahan 2020 Gus Ipul mengaku kepengurusan PBNU saat ini sejatinya bukanlah mandataris muktamar.
“Kalau ada yang masih ngomong mandataris muktamar itu kekeliruan yang perlu dikoreksi. Yang benar kepengurusan perpanjangan yang diputuskan Konbes (Konferensi besar) PBNU. Mandataris muktamar telah habis masa jabatannya,” kata Gus Ipul, usai mengikuti zoom persiapan Muktamar bersama puluhan Ketua Wilayah NU se-Indonesia, Kamis (2/12/2021).
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul karena masih ada yang mempertanyakan keabsahan mandataris muktamar. Padahal, sesuai AD/ART organisasi, jabatan tertinggi di NU adalah jajaran syuriah. Yang dikomandani Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.
“Ingat mandataris Muktamar Jombang berakhir tahun 2020. Kepengurusan sekarang itu perpanjangan karena PBNU gagal menggelar Muktamar 2020,” tambah Gus Ipul.
Sekadar diketahui, kepengurusan PBNU hasil Muktamar Jombang harusnya berakhir pada Oktober 2020. Namun karena pandemi, Munas dan Konbes Alim Ulama tahun 2020 memutuskan untuk memundurkan Muktamar pada Oktober 2021.
Dengan pengunduran ini, artinya kepengurusan PBNU hasil Muktamar juga berakhir dan Konbes NU memutuskan untuk memperpanjang kepengurusan. Artinya kepengurusan yang sekarang merupakan mandataris Konbes NU.
Setelah diundur hingga Oktober 2021, sayangnya PBNU tidak siap menggelar Muktamar. Lalu, hasil Munas-Konbes memundurkan lagi Muktamar hingga 23 sampai 25 Desember 2021.
Hingga kini, PBNU belum memutuskan apakah jadi menggelar muktamar atau tidak. Apa lagi pemerintah sudah memastikan akan menerapkan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
“Ada yang ingin menunda-nunda muktamar,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan untuk membahas kapan pelaksanaan muktamar, sebenarnya sudah disepakati untuk duduk bersama antara Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen PBNU.
Pria yang menjabat Wali Kota Pasuruan ini menyebut mereka berempat sebenarnya sempat bertemu pada pertengahan November 2021. Sayangnya, pertemuan itu gagal mengambil kata sepakat. Akhirnya pertemuan pun ditunda. Namun, Ketum dan Sekjen ternyata tak pernah hadir dalam rapat lanjutan.
“Akhirnya Rais Aam mengambil keputusan untuk memerintahkan Muktamar NU tanggal 17 Desember 2021. Ini dilakukan karena kepengurusan PBNU berakhir pada 25 Desember. Jadi Muktamar harus dilakukan sebelum penerapan PPKM level III,” kata Gus Ipul.
Sementara dalam zoom para ketua-ketua PWNU se-Indonesia kali ini, mayoritas mereka juga menyetujui muktamar digelar 17 Desember sesuai perintah Rais Aam.
“Rais Aam adalah jabatan tertinggi dan harus dihormati. Perintah Rais Aam jelas, jadi tidak ada alasan bagi PBNU untuk tidak mengikuti Rais Aam,” kata Ketua PWNU Sumatera Selatan KH Amiruddin Nahrawi atau Cak Amir.
Cak Amir mengajak seluruh pengurus PBNU untuk menghormati keputusan Rais Aam.
“Ayo lah kita fair. Jangan takut Muktamar. Jangan hanya karena calon yang kalian dukung takut kalah, muktamar kalian undur-undur. Macam mana kalian ini berorganisasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Cak Amir mengatakan, saat ini arus utama dan bahkan lebih dari 80 persen PWNU dan PCNU se-Indonesia menghendaki regenerasi.
Mereka ini tampak dari zoom bersama KH Yahya Cholil Staquf yang digelar hari ini. Mayoritas Ketua PWNU hadir dan mendukung Gus Yahya. Mereka di antaranya adalah Ketua Tanfidziyah Bengkulu, Sumsel, Sumbar, Lampung, Jateng, Jogja, Jatim, NTT, NTB dan Bali.
Selain itu juga ada Papua barat, Maluku, Malut, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kaltim, Kalsel dan Kalteng
Sementara Ketua PWNU Lampung yang juga ketua Panitia Muktamar Prof Mukri memastikan pihaknya siap menggelar Muktamar 17 Desember.
“Kami siap menjalankan perintah Rais Aam,” ujarnya.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post