Connect with us

Regional

Dianggap Mereduksi Semangat Desentralisasi, Fraksi PKS Kabgor Tolak RUU HKPD

Published

on

Dianggap Mereduksi Semangat Desentralisasi, Fraksi PKS Kabgor Tolak RUU HKPD 31

Kronologi, Gorontalo – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Gorontalo menyatakan penolakannya atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) yang berlangsung sejak masa sidang sebelumnya hingga akhir 23 November 2021.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Gorontalo, Eman Mangopa, penolakan itu juga dilakukan oleh Fraksi PKS yang ada di DPR RI. Karena, menurutnya, banyak hal signifikan dalam RUU itu yang memengaruhi secara negatif terhadap sistem desentralisasi, kemandirian fiskal, serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Perkembangannya hasil pembahasan RUU HKPD belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” kata Eman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

Menurut Eman, hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 di mana hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Ia menjelaskan, Fraksi PKS menolak RUU HKPD juga karena memperkuat arah resentralisasi, dan mereduksi semangat desentralisasi. Beberapa contohnya yaitu pada Pasal 169 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mengendalikan APBD pada tiga kondisi, yaitu penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD serta pembiayaan utang daerah dan pengendalian dalam kondisi darurat.

“Ketentuan ini menyebabkan daerah tidak bebas dalam mengelola fiskalnya sehingga hilangnya semangat reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal,” ujar Eman.

Selain itu, lanjut Eman, program-program daerah juga bisa diarahkan untuk sejalan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga daerah berpotensi tidak dapat berinovasi. Hal itu juga terlihat dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang salah satunya ditujukan untuk pemenuhan target layanan yang menjadi prioritas nasional. Faktanya, tidak semua prioritas nasional sejalan dengan kebutuhan daerah.

“Fraksi PKS konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Usulan Fraksi PKS mengenai keberpihakan terhadap rakyat kecil dengan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan roda 2 dengan CC kecil (di bawah 155 CC) tidak diakomodasi. Sebagian besar kendaraan bermotor ber-CC rendah dimiliki oleh masyarakat bawah,” jelas anggota Komisi III itu.

Fraksi PKS, lanjut dia, juga mendorong penyusunan undang-undang ini sebagai upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang telah berjalan selama ini. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan publik agar kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan, belum tercapai.

Ironinya, anggaran TKDD sebagai konsekuensi desentralisasi fiskal terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.

“Kami menolak hasil pembahasan RUU HKPD karena tidak meyakinkan untuk mampu mengurangi ketimpangan wilayah, di mana indikator ketimpangan tidak diakomodir dalam formula Dana Alokasi Umum (DAU). Beberapa faktor yang menjadi penyesuaian DAU adalah luas wilayah, karakteristik wilayah dan indeks kemahalan konstruksi,” ungkapnya.

Fraksi PKS, kata dia, menolak hasil pembahasan RUU HKPD karena berpotensi meningkatkan risiko utang negara dengan dibukanya peluang peningkatan utang daerah. Apalagi, utang negara sudah meningkat signifikan karena pandemi Covid-19.

Ketika opsi tersebut dibuka, maka utang negara berpotensi semakin meningkat. Sumber pembiayaan pembangunan dari obligasi daerah berpotensi memunculkan lonjakan utang daerah.

Padahal, kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Beberapa daerah sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Pada gilirannya pembiayaan obligasi daerah akan menaikkan utang pemerintah secara keseluruhan. Naiknya utang pemerintah dan daerah akan semakin meningkatkan beban negara secara keseluruhan.

“Pemerintah pusat semestinya dapat memberikan alternatif untuk mendorong peningkatan PAD, tidak melalui utang daerah,” terang Eman.

Ia menambahkan, Fraksi PKS ikut menolak hasil pembahasan RUU HKPD karena belum menjawab masalah besar terkait dengan kesenjangan kemandirian fiskal daerah sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah masih cukup tinggi.

Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian serius karena menunjukkan tingkat kemampuan daerah membiayai kebutuhannya sendiri yang ternyata masih belum merata. Catatan BPK menunjukkan 443 Pemerintah Daerah (Pemda) atau 80,7 persen dari 503 Pemda belum masuk kategori mandiri dari sisi fiskal. Sedangkan sebanyak 468 Pemda atau 93,04 persen pemda tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013.

“RUU HKPD belum berhasil memberikan formula yang lebih baik dan adil bagi daerah, seperti pada Dana Bagi Hasil (DBH) sumberdaya alam. Misalnya pasal 115 ayat 4 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi dimana daerah provinsi penghasil hanya menerima 40 persen. Porsi tersebut tidak berubah dari level yang ditetapkan pada UU No 33 Tahun 2004,” ucap Eman.

Dilanjutkannya, Fraksi PKS juga menolak RUU HKPD dan menyoroti mekanisme top-down dalam perencanaan program daerah yang menjadi salah satu indikator sentralisasi pada RUU HKPD Pasal 131. Bahwa tergambar intervensi Pemerintah Pusat dalam proses perencanaan dan penggunaan DAK masih tinggi.

“Selama ini DAK bersifat top-down sehingga mismatch dengan kebutuhan daerah. Selain DAK, mekanisme top-down juga muncul dalam arah penggunaan Dana Desa. Padahal setiap desa memiliki karakteristik berbeda sehingga mekanisme top-down tidak tepat. RUU HKPD tidak sejalan dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa yang selanjutnya disebut otonomi desa sebagai otonomi yang asli, bulat dan utuh,” tutup Eman.

Penulis: Even Makanoneng
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Trending

Tindak Lanjut Laporan Masyarakat, Polisi Datangi Room Karaoke Berkedok Rumah Makan 46 Tindak Lanjut Laporan Masyarakat, Polisi Datangi Room Karaoke Berkedok Rumah Makan 47
Kriminal3 minggu ago

Tindak Lanjut Laporan Masyarakat, Polisi Datangi Room Karaoke Berkedok Rumah Makan

Kronologi, Gorontalo – KBO Sat Intelkam Polresta Gorontalo Kota dan Kapolsek Kota Utara mendatangi pemilik rumah makan Kedai 69 yang...

Hendak Selundupkan Cap Tikus, Mobil Pengangkut Bawang Diamankan Polisi di Gorut 48 Hendak Selundupkan Cap Tikus, Mobil Pengangkut Bawang Diamankan Polisi di Gorut 49
Kriminal2 bulan ago

Hendak Selundupkan Cap Tikus, Mobil Pengangkut Bawang Diamankan Polisi di Gorut

Kronologi, Gorontalo – Satu unit mobil pick up dengan nomor polisi DM 8317 BN diamankan aparat Polres Gorontalo Utara (Gorut)...

Disangka Teroris, Seorang Warga Pengidap Gangguan Mental Ditangkap Polisi 50 Disangka Teroris, Seorang Warga Pengidap Gangguan Mental Ditangkap Polisi 51
Kriminal2 bulan ago

Disangka Teroris, Seorang Warga Pengidap Gangguan Mental Ditangkap Polisi

Kronologi, Gorontalo – Kepolisian Resor Gorontalo mengamankan warga berinisial SR alias Arif (35) karena sempat ditenggarai seorang teroris. Penangkapan warga...

Polisi Gerebek Tempat Penyulingan Cap Tikus di Gentuma Raya 52 Polisi Gerebek Tempat Penyulingan Cap Tikus di Gentuma Raya 53
Kriminal2 bulan ago

Polisi Gerebek Tempat Penyulingan Cap Tikus di Gentuma Raya

Kronologi, Gorontalo – Aparat kepolisian dari Polres Gorontalo Utara (Gorut) dibantu Polsek Gentuma Raya, menggerebek satu tempat penyulingan minuman keras...

Polisi Amankan Ratusan Liter Miras dari Sejumlah Lokasi di Gorontalo Utara 54 Polisi Amankan Ratusan Liter Miras dari Sejumlah Lokasi di Gorontalo Utara 55
Kriminal3 bulan ago

Polisi Amankan Ratusan Liter Miras dari Sejumlah Lokasi di Gorontalo Utara

Kronologi, Gorontalo – Kapolres Gorontalo Utara (Gorut) AKBP Juprisan Pratama Ramadhan Nasution, meminta agar masyarakat turut berperan aktif dalam pemberantasan...

Polda Gorontalo Tangani Enam Kasus Besar Batu Hitam, Ini Daftarnya 56 Polda Gorontalo Tangani Enam Kasus Besar Batu Hitam, Ini Daftarnya 57
Kriminal3 bulan ago

Polda Gorontalo Tangani Enam Kasus Besar Batu Hitam, Ini Daftarnya

Kronologi, Gorontalo – Sepanjang periode 2021-2022, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menangani enam kasus besar penambangan dan pengangkutan material batu...

Tumpukan Ribuan Karung yang Diduga Batu Hitam di Bone Bolango Raib 58 Tumpukan Ribuan Karung yang Diduga Batu Hitam di Bone Bolango Raib 59
Kriminal3 bulan ago

Tumpukan Ribuan Karung yang Diduga Batu Hitam di Bone Bolango Raib

Kronologi, Bone Bolango – Ribuan karung yang menumpuk di pinggir jalan dan terpasang garis polisi di Desa Buludawa, Kecamatan Suwawa,...

Dor! Oknum Polisi Tembak Karyawan Perusahaan Leasing di Kota Gorontalo 60 Dor! Oknum Polisi Tembak Karyawan Perusahaan Leasing di Kota Gorontalo 61
Kriminal3 bulan ago

Dor! Oknum Polisi Tembak Karyawan Perusahaan Leasing di Kota Gorontalo

Kronologi, Gorontalo – Seorang karyawan perusahaan leasing di Kota Gorontalo menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh salah seorang oknum anggota...

Facebook

Advertisement

Terpopuler

Copyright © 2018 PT Ininnawa Digital Media