Nasional

DPR Harap Presiden Jokowi Tak Hanya Gimik Perjuangkan Masyarakat Adat

Published

2 tahun ago

23 November 2021

REDAKSI

DPR Harap Presiden Jokowi Tak Hanya Gimik Perjuangkan Masyarakat Adat 31

Kronologi, Jakarta – DPR RI berharap Presiden Joko Widodo tak hanya gimik atau berpura-pura dalam mengayomi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Presiden Jokowi tidak cukup hanya mengenakan pakaian adat dalam setiap penyampaian pidato kenegaraan 16 Agustus.

Presiden Jokowi mestinya juga menunjukkan political will yang kuat dengan memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat”, Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/11).

“Saya sampai nge-tweet pas Bapak Jokowi pakai baju (pakaian adat, red) itu, semoga ini tanda-tanda alam, sampai kapan, ya, kita tunggu saja. Tapi tidak cukup hanya gimik, butuh political wiil yang kuat dari Pemerintah dalam lindungi dan perjuangkan keberadaan masyarakat adat,” kata Willy.

Karena, ungkapnya, kendala utama dari belum dibahasnya RUU MHA hingga dua periode masa jabatan DPR adalah kurangnya political will baik dari Pemerintah maupun DPR. Walaupun di DPR sendiri tujuh fraksi sudah menyatakan kesepakatannya untuk melanjutkan pembahasan RUU MHA sebagai hak inisiatif DPR.

“Selain itu kendala lainnya ada narasi negatif yang selalu mendeskriditkan RUU ini untuk bisa disahkan. Apa yang paling menjadi momok, apa yang menjadi ketakutan adalah RUU ini selalu diperhadapkan dengan pembangunan dan investasi. Kalau RUU ini disahkan maka akan menghambat pembangunan dan investasi, itu narasi negatifnya,” papar Willy.

Padahal, ujarnya, ada hal-hal yang lebih penting lainnya di dalam RUU ini, seperti hak atas tanah bagi masyarakat adat, hak atas sumber daya alam, hak atas hukum adat, dan hak untuk menjalankan kepercayaan.

“Bahasa daerah kita secara gradual hilang setiap tahun dua bahasa daerah. Bagaimana kita merawat modal dasar bangsa kita? Membuat, dan mengesahkan UU Masyarakat Hukum Adat itu sama saja dengan merawat modal dasar ke-Indonesiaan, itu yang paling penting,” jelas Willy.

Willy menjelaskan, kepentingan masyarakat adat dengan pembangunan dan investasi sebetulnya bisa diselaraskan. Ia pun mencontohkan Brazil yang sukses melindungi masyarakat adat yang berada di hutan Amazon.

“Amazon tidak pernah dieksploitir luar biasa, karena narasinya terbangun, bagaimana mereka melakukan perlindungan pada alamnya, bagaimana mereka mempertahankan eksistensi masyarakat adat, masyarakat hukum adat. Di kita penting juga kemudian membangun tatakan-tatakan narasi-narasi seperti itu,” ucapnya.