Said Aqil Sebut Penundaan Muktamar NU Akan Diputuskan di Ratas PBNU

Kronologi, Jakarta — Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengaku, bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait rencana perubahan waktu penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung.

Hal ini buntut dari kebijakan penerapan PPKM level 3 se-Indonesia pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 mendatang.

Said mengatakan, jadwal Muktamar nantinya akan diputuskan lewat rapat terbatas di forum resmi PBNU antara dirinya, Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

“Belum. Belum ada (pembicaraan). Terkait itu (kebijakan pemerintah) kami akan rapatkan dulu. Kita musyawarahkan terbatas bersama Rais Aam, Katib Aam dan Sekjen,” kata Said dalam keterangan resminya, Kamis (18/11/2021).

Said menegaskan, forum Rapat PBNU itu nantinya memiliki kewenangan untuk memutuskan kapan jadwal muktamar definitif digelar tatkala kondisi belum memungkinkan terkait Covid-19. Hal itu berdasarkan putusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU beberapa waktu lalu.

“(Soal masa khidmat) Tidak ada masalah. Putusan Konbes mengatakan masa khidmat PBNU berlaku sampai terlaksananya Muktamar ke-34. Jelas ya,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jendral PBNU Helmy Faishal Zaini menyebut gelaran Muktamar NU pada Desember 2021 akan ditunda.

Hal itu tak lepas dari kebijakan penerapan PPKM level 3 se-Indonesia pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 mendatang.

Meski demikian, Helmy belum memastikan kapan penundaan itu.

Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa di masa libur Natal dan Tahun Baru seluruh wilayah Indonesia menerapkan PPKM Level 3. Hal itu untuk mencegah lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19.

Editor: Alfian Risfil A