Menko Luhut Peringatkan Soal Varian Delta Plus, untuk Pembenaran Bisnis Tes PCR?

Kronologi, Jakarta – Pemerintah diminta jangan asal bicara terkait Covid-19 varian Delta Plus. Apalagi mengaitkan dengan kebijakan kewajiban PCR.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, penyampaian varian Delta Plus harus dilakukan oleh otoritas kesehatan berbasis bukti (evidence based) yang obyektif. Bukan disampaikan oleh menteri yang diduga punya saham di perusahaan importir PCR.

“Kita ragu atas info tersebut karena University of Oxford maupun WHO mengatakan, bahwa kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian delta plus ini masih belum clear dan belum cukup data,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Dilaporkan bahwa 93 persen dari kasus Covid-19 dengan varian delta plus terjadi di Inggris. Dua orang mahasiwa Malaysia yang baru pulang dari Inggris baru-baru ini dikabarkan terinfeksi varian delta plus.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, varian AY.4.2 atau varian Delta Plus, 15 persen lebih ganas daripada varian Delta. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap potensi paparan varian baru tersebut.

Kata Luhut, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan untuk mengantisipasi potensi masuknya varian Delta Plus ini ke Indonesia. Sebab, meski belum ditemukan di Indonesia, varian ini telah terdeteksi di Malaysia.

Mulyanto, yang merupakan politisi PKS ini, menilai, sangat wajar apabila publik ragu atas apa yang disampaikan Luhut. Sebab, belakangan Luhut dikait-kaitkan dengan bisnis tes PCR.

“Apalagi ujung-ujungnya muncul statemen kewajiban uji PCR untuk menghadapi varian delta plus Covid-19 ini. Apa hubungannya? Jangan-jangan hanya sekedar pembenaran untuk bisnis PCR,” sindir Mulyanto.

Oleh karena itu, Mulyanto mendesak Pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset (reserach based policy), agar berbagai program penanggulangan Covid-19 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

“Jangan sampai menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekedar memberi cuan pada pengusaha nakal,” tukasnya.

Penulis: Tio