Kronologi, Gorontalo – Surat Fraksi PKS berisi pemberitahuan komposisi struktur Fraksi PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 077/K/SEK/DPW-PKS/2021 ke DPRD ditanggapi keras eks Ketua Fraksi Hanura-Gerinda Suwandi Musa.
Menurut Suwandi, Keputusan Fraksi PKS yang menerima Anton AN. Ahmad masuk dalam komposisi fraksi tersebut dinilai menabrak aturan Tata Tertib Dewan.
“Hari ini nyata dan jelas, ternyata ada fraksi-fraksi tidak taat aturan. Ya, PKS yang sudah jelas-jelas melanggar itu. Jelas hal ini memperlihatkan hal buruk kepada publik,” kata Suwandi kepada Kronologi.id, Senin (8/11/2021).
Protesnya itu, kata Suwandi, bukan semata-mata untuk mempertahankan Anton dalam keanggotaan Fraksi Hanura-Gerinda, melainkan karena menghormati ketentuan Tata Tertib Dewan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.
“Saya bukan bukan dalam rangka untuk mempertahankan Fraksi Hanura-Gerindra, tetapi saya menghormati ketentuan Tata Tertib Dewan yang disadur dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Itu yang paling pokok,” tegas Suwandi.
Politisi Partai Hanura ini pun mengaku tak akan tinggal diam atas keputusan PKS yang menerima Antoh Ahmad tersebut.
“Kader Hanura tidak akan tinggal diam pada persoalan ini. Saya akan persoalkan,” tukas Suwandi.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 077/K/SEK/DPW-PKS/2021 tentang pemberitahuan persetujuan komposisi Struktur Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Gorontalo yang berisi Ketua Fraksi Eman Mangopa, Wakil Ketua Anton AN. Ahmad, Sekretaris Safrudin Hanasi, Anggota Irman Mooduto.
Penulis: Even Makanoneng
Discussion about this post