Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Serius Atasi Persolan Banjir Jakarta

Kronologi, Jakarta — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Pemprov DKI belum siap menangani banjir di Ibu Kota. pasalnya, dia menganggap anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan terkesan baru memikirkan langkah penanganan banjir ketika musim hujan deras mengguyur Jakarta.

“Kalau saya katakan siap, belum. (Persoalan banjir) Ini harus dibantu oleh semua yang kita dulu hire, PPSU, atau pasukan biru, harus turun tangan semua membersihkan kali-kali Jakarta. Karena bukan apa-apa, itu sekali lagi saya bilang kenapa dadakan? Kenapa nggak dulu zaman nggak hujan dibersihin? Ini sekali lagi masalahnya seperti itu tidak mau eksekusi,” kata Prasetio kepada wartawan, Selasa (2/11/2021).

Politisi PDIP itu pun meminta agar Pemprov DKI dapat memaksimalkan peralatan yang dimilikinya untuk penanganan banjir. Misalnya, segera melakukan penyedotan setelah pintu air di sejumlah lokasi berstatus siaga 1.

“Jangan beli barang yang mewah-mewah tapi peralatannya nggak bisa dipakai. Dan saya juga sudah melihat dari beberapa tempat pintu air sudah siaga 1 semua, di mana air itu mengarah ke warga itu harus cepat disedot,” tegasnya.

Prasetio juga menyinggung soal sodetan di kali Ciliwung hingga banjir kanal timur (BKT) yang tak kunjung diselesaikan. Padahal, dia meyakini dengan dibangunan sodetan mampu meminimalisir terjadinya banjir di Jakarta.

Dia berpendapat, langkah penanganan banjir harus diupayakan dengan langkah yang berani dan populis.

“Saya juga menyarankan kepada Dinas Sumber Daya Air kan sodetan-sodetan ini banyak juga yang belum tersodet. Kayak di Banjir Kanal Timur, di arah Manggarai sana itu kan harus ada sodetan yang sudah direncanakan dari era pemerintahan sebelumnya. Tapi kan sampai hari ini nggak pernah eksekusi,” ucapnya.

“Karena kan permintaan masyarakat harus disodet. Nggak bisa enggak kalau tidak dengan langkah yang lebih berani, lebih populis, itu harus dilaksanakan,” sambungnya.

Prasetio juga menyoroti buruknya kemampuan drainase di dalam menampung air akibat tali air yang tersumbat. Meskipun Jakarta tak bisa terbebas sepenuhnya dari banjir, Prasetio meyakini setidaknya pemerintah dapat berupaya untuk meminimalisir banjir.

“Kalau Jakarta tidak banjir itu bohong, tapi diminimalisir banjir pasti bisa, tapi dengan cara gimana nih biar fokus kerjaannya, jangan semua-sama rata,” ujarnya.

Tak hanya itu, Prasetio juga meminta agar daerah penyangga DKI Jakarta juga memikirkan terkait banjir di Jakarta. Dia menyebut daerah penyangga bertanggungjawab lantaran air yang ada di daerah penyangga mengalir ke Jakarta.

“Yang harus dipikirkan itu penyangga Jakarta, Bekasi, Tangsel, Bogor, Tangerang Kota, Depok, itu dipikirkan,” kata Prasetio kepada wartawan, Selasa (2/11/2021).

“Dikasih imbau buat embung-embung di sini, jangan airnya mengalir ke Jakarta, karena kalau larinya Jakarta pasti larinya ke Kali Ciliwung lah, Kali Krukut, pesanggrahan dan lain-lain,” sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetio kemudian menyinggung perihal dana kemitraan atau hibah ke daerah penyangga. Dia menyebut, Pemprov DKI selalu berupaya menyiapkan anggaran dana hibah agar daerah penyangga bisa bekerjasama menangani banjir.

“18 November 2020, dari Bekasi usulan bantuan keuangan tahun 2021 untuk pengadaan lahan dan pembangunan konstruksi polder,” ujarnya.

“Banyak. Tangsel ada, Bogor, kalau saya lihat sepintas Bogor tambahan. Tapi karena kita tidak ada anggaran, refocusing segala mungkin sedikit-sedikit ya buat menyambung bagaimana Jakarta menjadi yang terbaik,” tambahnya.

Source: detikcom
Editor: Alfian Risfil A