Ketimbang Sibuk Urus Wajib PCR, Pemerintah Sebaiknya Fokus Tuntaskan Program Vaksinasi

Kronologi, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai, sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional. Karena, kasus Covid-19 tengah melandai, sehingga mobilisasi massif masyarakat untuk vaksinasi lebih dimungkinkan.

“Pemerintah sebaiknya melakukan percepatan program vaksinasi, dari pada sibuk mengurusi masalah kontroversial, seperti mewajibkan PCR kepada seluruh penumpang angkutan umum,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

Mulyanto meyakini, intensifikasi vaksinasi dapat mengurangi resiko gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. “Pemerintah jangan buang-buang waktu mengurusi hal yang kontroversial. Lebih baik fokus meningkatkan rasio vaksinasi nasional,” pintanya.

Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mengingatkan sebaran vaksinasi Indonesia baru mencapai 42 persen populasi. Angka tersebut masih jauh dari jumlah minimal yang disyaratkan untuk mencapai kondisi kekebalan kolektif (herd immunity).

Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah, seperti penerapan tes PCR untuk penumpang angkutan udara, laut dan darat, harusnya berbasis bukti ilmiah (evidence based policy). “Jangan coba-coba”.

Artinya, lanjut dia, pelbagai kebijakan yang diambil Pemerintah benar-benar berdasarkan bukti yang akurat, sehingga tidak terkesan didikte pengusaha.

Sebab, sekarang ini kesan Pemerintah didikte pengusaha sangat kentara. Sehingga wajar menimbulkan penolakan dari masyarakat.

Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah menyudahi polemik pemberlakuan tes PCR sebagai syarat menggunakan angkutan umum. Tes PCR tidak dapat dijadikan syarat wajib bagi calon penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum. Tes itu sebaiknya cukup untuk calon penumpang yang belum vaksin.

Dengan demikian, setiap calon penumpang dapat menggunakan sertifikat vaksin lengkap atau hasil tes PCR sebagai surat keterangan bebas Covid-19.

“Kalau diwajibkan seperti sekarang maka akan memberatkan masyarakat. Apalagi sekarang kebijakannya diperluas untuk semua calon penumpang angkutan, baik darat, laut maupun udara,” kata Mulyanto.

Meskipun Presiden sudah memberikan batas atas harga tes PCR, menurut Mulyanto, harganya masih terlalu tinggi. Sebab, harga yang ditentukan bisa jadi lebih mahal tiket angkutan umum.

“Kalau tes PCR ini dianggap penting dan perlu diberlakukan, harusnya Pemerintah membuka semua informasi terkait harga keenomiannya. Pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. Bukan mengikuti maunya pengusaha importir alat tes PCR,” tukasnya.

Penulis: Tio