Kepedulian Kapolri Diapresiasi, Masyarakat Cintai Polri yang Bersih dan Presisi

Kronologi, Jakarta — Kantor hukum LQ Indonesia Lawfirm yang selama ini dikenal vokal mengkritik Polri, kali ini tak segan memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas respon dan kepedulian terhadap kritik masyarakat terkait kinerja dan giat Polri. Meskipun, hal ini disebut baru langkah awal.

Demikian disampaikan Ketua Pengurus LQ Indonesia advokat Alvin Lim, SH, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/10/2021).

“Selama seminggu ini, kami melihat adanya perubahan berarti dari tubuh Polri. Kapolri benar-benar mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat. Ini hal positif, dan saya apresiasi, karena pemikiran Kapolri sudah pada jalur yang benar yaitu agar Polri dapat dicintai masyarakat dan balik ke fungsi Kepolisian sebagaimana amanah UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 2 yaitu mengayomi dan melindungi serta memberikan pelayanan ke masyarakat,” katanya.

“Semua sadar institusi Polri baik, banyak anggota Polri yang baik, namun oknum Polri yang harus ditindak secara tegas, tidak bisa setengah-setengah terutama oknum Polri yang mempermainkan kasus dan menjadi “Polisi Swasta” seperti kata Arteria Dahlan, Komisi 3 DPR RI,” beber Alvin.

LQ Indonesia, kata dia, Senin (25/10/2021) kemarin, telah membuat aduan terhadap oknum pimpinan Subdit Fismondev di Subbid Propam Polda Metro Jaya.

Sebelumnya Propam sudah memberikan surat pemberitahuan bahwa dugaan pelanggaran kode etik sudah ditindak.

“Logika saja penyidik level rendah, tidak mungkin bisa mengkondisikan dan minta uang biaya SP3 untuk perkara di unit lain diluar kewenangannya,” tambah Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi.

Dugaan pelanggaran kedua, dalam aduan Propam, LQ memberikan bukti bahwa pimpinan Subdit Fismondev telah dengan sengaja menyembunyikan data (alat bukti) hasil penyelidikan, dihilangkan semestinya kasus Mahkota LP No TBL 2228/IV/YAN 2.5/2020/ SPKT PMJ tanggal 9 April 2020, bisa dinaikkan ke tahap penyidikan, namun tidak dimasukkan dalam berkas hingga hari ini. Padahal data tersebut menurut pasal 184 KUHAP adalah alat bukti yang dapat meningkatkan tahap penyelidikan naek menjadi penyidikan.

“Orang biasa 2 kali panggil tak hadir, langsung bisa dijemput paksa, atau polisi yang datang ke lokasi terlapor dan ambil keterangan disana. Logika aja deh, memangnya masyarakat dan semua lawyer tuh bisa mudah menerima hal tidak logis,” ucapnya.

Maka itu, LQ Indonesia meminta keseriusan Kapolri melalui Kadiv Propam Mabes.

“LQ Indonesia Lawfirm sudah buat aduan dan berikan bukti konkret,” katanya.

“Tolong Kapolri dengar aspirasi masyarakat. LQ bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat khususnya Korban Investasi Bodong yang menghubungi LQ ke Hotline 0817-9999-489 sesuai amanah Undang-undang Advokat,” ucap Sugi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berharap ke depan seluruh anggota polisi dapat dicintai oleh masyarakat Indonesia.

“Ke depan saya inginkan polisi dicintai karena Polri melindungi dan mengayomi masyarakat, karena Polri hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang ingin kami ciptakan,” kata Sigit Prabowo saat meresmikan revitalisasi Museum Polri tahun anggaran 2021 di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa lalu.

Jenderal bintang empat yang dikenal dengan konsep Polri Presisi-nya itu pun mengingatkan seluruh jajarannya akan tantangan tugas di tengah era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi dewasa ini.

Menurut dia, perubahan zaman dengan kemajuan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi tentunya akan berdampak pada marwah Polri di mata masyarakat.

“Oleh karena itu perlu beradaptasi,” kata Sigit dikutip dalam keterangan tertulis Divisi Humas Polri.

Editor: Alfian Risfil A