Kronologi, Jakarta – Video anggota polisi membanting mahasiswa saat demonstrasi di depan kantor Bupati Tangerang, Banten, Rabu (13/10/2021), viral di media sosial (medsos).
Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie menganggap, perbuatan polisi membanting mahasiswa di Kabupaten Tangerang, menunjukkan minimnya implementasi konsep presisi Polri di lapangan.
“Polri yang humanis sama sekali tidak tercermin dalam tindakan-tindakan demikian,” kata Ikhsan dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).
Ikhsan meminta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengevaluasi visi Polri Presisi terhadap jajarannya di daerah. Termasuk merancang indikator-indikator terukur yang wajib dipedomani setiap anggota Polri.
Karena, menurut Ikhsan, Polri gagal memahami bahwa sebagai aparatur pemerintah, wajib melindungi hak asasi manusia dan menyelenggarakan pengamanan, sebagaimana amanat Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Keduanya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi secara bersamaan, bukan secara alternatif dengan dalil menyelenggarakan pengamanan, namun abai akan perlindungan HAM,” kata dia.
Atas tindakan kekerasan di Kabupaten Tangerang, Ikhsan mengingatkan Polri kembali menilik Pasal 18 ayat (1) UU a quo bahwa Polri dapat dikenai pidana penjara akibat cara kekerasannya dalam menghalangi hak warga menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia berharap, tindakan kekerasan dalam video yang beredar jangan sampai direduksi hanya dengan video-video yang memperlihatkan kondisi korban yang telah atau masih baik-baik saja. Selain rentan direkayasa dan penuh tekanan, model penyelesaian demikian juga melahirkan impunitas aparat dan menihilkan pertanggungjawaban.
Ikhsan meminta agar Kapolri menghukum pelaku kekerasan serta memberikan sanksi.
“Cara-cara konvensional menutupi praktek kekerasan seperti ini hanya menimbulkan kecaman lanjutan dari publik dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah,” tegas dia.
Penulis: Tio
Discussion about this post