Usai Deklarasi, Partai Buruh Gerak Cepat Daftarkan Kepengurusan ke Kemenkumham

Kronologi, Jakarta – Partai Buruh bergerak cepat usai deklarasi. Partai yang dipimpin oleh Said Iqbal ini bakal mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Setelah kami berkonsultasi dengan Kemenkumham yaitu ke Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum), ternyata didahului dengan pendaftaran mahkamah partai. Nesok kita akan mendaftarkan mahkamah partai dulu,” kata Said kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Said berharap Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, dapat segera mengeluarkan surat pencatat setelah Partai Buruh mendaftarkan Mahkamah Partai.

“Makannya kami berharap Dirjen AHU bisa mempercepat catatan Mahkamah partai yang akan kami bawa besok,” harapnya.

Said melanjutkan, setelah Mahkamah Partai sudah terbentuk, pihaknya akan mendaftarkan akta notaris tentang kepengurusan Partai Buruh dan akta notaris tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Buruh.

“Nanti akan di periksa oleh Kemenkumham apakah ada sengketa atau tidak dengan Mahkamah partai yang tadi sudah di catat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ia sangat berharap, setelah partai telah menyempurnakan persyaratan, Menkumham Yasonna Hamonangan Laolly, mengeluarkan SK Partai Buruh.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Bapak Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM dapat menandatangani mengenai surat partai Buruh yang baru hasil Kongres Partai Buruh ke 4 (4-5 Oktober 2021),” ucapnya.

Jika sudah mendapatkan SK, kata Said, Partai Buruh akan memasuki tahapan verifikasi.

“Proses verifikasi 34 Provinsi bukan hanya retorika, tetapi benar ada pengurus ada, kantornya ada dan memang untuk sementara waktu banyak kantor serikat di Provinsi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Partai Buruh saat ini sudah memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten kota sebanyak 409 se Indonesia.

“Di kabupaten kota kita memiliki 409 kabupaten kota,total di Indonesia itu 514. 409 itu sudah siap pengurusnya dan kantornya,” pungkasnya.

Penulis: Tio