Umrah di Masa Pandemi, DPR Minta Dilakukan Lobi Tingkat Tinggi ke Kerajaan Arab Saudi

Kronologi, Jakarta – Meski ibadah umrah sudah dibuka untuk calon jamaah di luar warga berkewarganegaraan Arab Saudi, namun hingga kini Indonesia belum bisa mengirimkan calon jamaahnya. Karena itu, sebaiknya Pemerintah Indonesia melakukan lobi tingkat tinggi agar ibadah umrah untuk jamaah Indonesia juga dibuka kembali.

“Pemerintah melalui Dirjen Haji sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi, tak ada salahnya Menag, Wapres dan bahkan Presiden saat ini melobi langsung Kerajaan Arab Saudi untuk dibukanya umrah dengan syarat yang tidak memberatkan,” tegas Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI itu dalam Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Arab Saudi Sudah Izinkan Umrah, Kenapa Indonesia Belum?’ bersama Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dan Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (30/9).

Hidayat mengatakan, Indonesia perlu melakukan lobi yang lebih serius dan lobi tingkat tinggi. Sekaligus untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pemeriksaan kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, diplomasi tingkat tinggi juga sangat diperlukan supaya ketika nanti jamaah umroh asal Indonesia diizinkan, tidak ada lagi yang dipulangkan.

“Selain itu, supaya beragam hal yang masih menjadi menjadi  tanda tanya, bisa dikomunikasikan secara langsung oleh pengambil keputusan melalui lobi tingkat tinggi tersebut,” ujarnya.

Rahmad Handoyo mengatakan, apa yang dilakukan oleh Arab Saudi yang masih belum membuka jamaah asal Indonesia adalah dalam rangka untuk melindungi warga negaranya.

“Hal itu perlu dimaklumi, kita tak bisa memaksa. Lalu, Arab Saudi juga minta syarat bahwa calon jamaah melakukan vaksinasi Booster, ya harus kita fasilitasi ke calon jamaah,” paparnya.

Firman M Nur mengatakan, jamaah umrah Indonesia menempati ranking kedua terbesar di dunia. Yang pertama adalah Pakistan sebanyak 1,6 juta orang. Disusul yang kedua Indonesia sebanyak 1,2 juta, kemudian Turki, India dan Mesir.

Dengan jumlah besar tersebut, ia mengusulkan pentingnya membuka kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) di Mekkah, Madinah, ataupun Jeddah, agar uang jamaah umrah atau pun haji Indonesia tidak masuk ke negara lain.

“Itu artinya perputaran Rp50 triliun per tahun dari umrah itu tidak lari keluar, melainkan tetap di BI. Dan, kunci semuanya adalah lobi dengan Arab Saudi,” kata Firman.