Kronologi, Gorontalo – Pemerintah pusat melalui Kementerian PU telah menggelontorkan biaya untuk pengerjaan tanggul dalam rangka pengendalian banjir dan normalisasi Sungai Bone dan Bolango, Kota Gorontalo.
Khusus pengerjaan tanggul wilayah sungai Bone, saat ini masih terkendala pada pembebasan lahan karena anggaran yang ada hanya fokus pada pekerjaan bukan untuk pembebasan lahan.
“Jadi persoalan sekarang, bahwa pembangunan ini terkendala adanya masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir sungai itu,” kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, usai rapat evaluasi kegiatan pekerjaan pengendalian banjir dan normalisasi Sungai Bone dan Bolango di Aula Banthayo lo Yiladia, Selasa(21/9/2021).
Untuk mengatasi hal itu, pihak pemerintah tetap akan mencari jalan keluar agar proyek pengerjaan tanggul tidak berhenti.
“Tentunya kami pemerintah kota dan pemerintah provinsi akan bersama-sama menanggulangi itu.Karena skemanya ini berbeda dengan pembangunan revitalisasi yang ada di Sungai Bolango, itu sekaligus dengan Kementerian PU. Dalam hal ini Balai Sungai Wilayah Sulawesi yang menanggung juga pembebasan lahannya,” jelas Marten.
Pihak Balai Sungai Wilayah Sulawesi (BSWS) pun diminta untuk tetap melanjutkan pekerjaan. Sebab pengendalian banjir atau normalisasi sungai sangat penting.
Apalagi jika bercermin dari kejadian tahun kemarin, Kota Gorontalo dilanda banjir hingga sembilan kali.
“Oleh karena itu, sambil menunggu tahapan berikutnya, kami minta balai mengerjakan apa yang bisa dikerjakan tanpa menggangu rumah-rumah atau kawasan yang perlu dibebaskan,” tukasnya.
Sebagai informasi, dalam pengerjaan pengendalian banjir dan normalisasi Sungai Bone, setidaknya ada 29 rumah dan 5 makam keluarga yang akan terdampak pembangunan tersebut.
Penulis: Irvan Dangio
Discussion about this post