Haji Lulung Ajak Masyarakat Waspadai Munculnya Ideologi Pengganti Pancasila

Kronologi, Jakarta — Ketua Umum (Ketum) Bamus Betawi, Abraham Lulung Lunggana alias Haji Lulung mengajak semua elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang berupaya mengganti ideologi negara Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan sebuah konsensus bangsa Indonesia yang sudah final dan para founding fathers sudah menyepakatinya.

Hal ini disampaikan Haji Lulung dalam acara ‘Pagelaran HUT Bamus Betawi ke-39 dan HUT Ibukota Jakarta  ke-494’, di Grand Cempaka Business Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (15/9/2021) malam.

Haji Lulung lantas menyebut penting bagi warga Betawi untuk turut serta memperkuat dan membumikan Pancasila, khususnya bagi anak-anak muda atau generasi milenial di Jakarta.

Dengan pemahaman Pancasila yang kuat, menurut dia, masyarakat tidak akan mudah terhasut dan akan selalu mawas terhadap munculnya paham dan ajaran apapun yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Termasuk mereka kelompok yang kerap menghasut identitas agama atau golongan tertentu.

“Mereka adalah adalah orang yang melakukan politik identitas dengan mencoba membentur-benturkan Agama dan Pancasila. Sedangkan yang dituduh melakukan politik identitas tersebut adalah orang-orang Islam,” katanya.

Mereka juga tak segan menuduh kelompok tertentu secara terbuka melakukan politik identitas, padahal kelompok mereka sendiri yang justru ingin mengganti Pancasila.

“Jadi, kelompok itu selalu dengan sengaja menabrakkan agama dengan Pancasila, namun sesungguhnya kelompok itulah yang sebenarnya ingin mengganti Pancasila,” ungkap Haji Lulung.

Karena itu, dia mengajak masyarakat mewaspadai paham apapun yang justru akan menjadi ancaman bangkitnya kembali ideologi selain dari Pancasila. Khsusunya, bahaya laten komunisme.

Selanjutnya, Haji Lulung juga menyinggung wacana amandemen kelima UUD 1945 yang belakangan menuai kritik dan penolakan dari organisasi-organisasi massa Islam dan berbagai kelompok civil society lantaran khawatir amandemen tersebut akan menjadi pintu masuk bagi MPR untuk menyusupkan pasal perpanjangan masa jabatan presiden.

Haji Lulung pun mengkritik upaya mengamandemen UUD 1945 yang menurutnya bukan aspirasi atau berasal dari keinginan rakyat atau kalangan akademisi kampus, sebagaimana lazimnya sebuah usulan dari kajian keilmuan atau temuan tertentu.

Terlebih, kata dia, alih-alih mau melakukan amandemen lagi, hasil amandemen yang keempat saja sampai saat ini belum tersosialisasikan dengan baik.

“Karena itu, kami berharap, kalau Pemprov DKI saja bisa menggaji RT/RW, maka pemerintah mestinya bisa segera mensosialisasikan hasil amandemen itu ke masyarakat,” ucap Haji Lulung.

Editor: Alfian Risfil A