Demokrat Sindir Tak Ada ‘Mural Rakyat’ yang Minta UUD 1945 Diamandemen

Kronologi, Jakarta — Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Irwan mendesak agar rencana amandemen UUD 1945 dihentikan.

Menurutnya, amandemen tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

“Rencana amandemen UUD NRI tahun 1945 harus dihentikan. Ngabisin baterai. Rakyat tidak butuh itu,” kata Irwan dalam keterangan persnya, Sabtu (4/9/2021).

Menurut Irwan, saat ini masyarakat membutuhkan makanan, vaksin, dan pekerjaan. hal ini terlihat dari mural yang tersebar di berbagai tempat.

“Lihat saja mural dimana-mana mintanya bukan amendemen tapi kirim pesan bahwa mereka lapar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan menyebut partai koalisi pemerintahan Joko Widodo terindikasi melakukan tes ombak mengenai isu amandemen UUD 1945.

Menurut Irwan, upaya partai koalisi melakukan tes ombak itu sangat jelas.

“Jelas sekali ada upaya partai koalisi pemerintah untuk lakukan itu. Pernyataan Pak Zulkifli (PAN) terakhir juga mengkonfirmasi indikasi itu,” kata Irwan.

Irwan mengakui bahwa konstitusi tidak kebal dari amandemen. Namun, saat ini, kata dia, banyak rakyat yang meninggal, ekonomi terpuruk, dan belum pulih.

Ia mengingatkan, untuk membicarakan amandemen, seharusnya diawali dengan kajian yang komprehensif, bukan dorongan hasrat dan pemaksaan kehendak.

“Bukan tiba masa, tiba hasrat, lalu ngakal-ngakali terus memaksakan kehendak karena merasa besar, itu dangerous,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana amandemen UUD 1945 menguat terutama dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu. Sejumlah ketentuan yang digadang-gadang diubah adalah soal Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan penambahan masa jabatan presiden.

Editor: Alfian Risfil A