Kabupaten Gorontalo Mulai Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Kronologi, Gorontalo – Pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Gorontalo sudah dimulai. Pemerintah khawatir ada beberapa hal negatif terjadi kepada siswa imbas dari penutupan sekolah dan tidak efektifnya pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19.

“Tadi saya sudah gambarkan banyak anak-anak sudah tidak sekolah, tidak efektifnya pembelajaran daring, bahkan ada yang sudah menikah, hingga ada yang kelas satu dan dua sekolah dasar tidak bisa membaca,” kata Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, pada pencanangan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP N 2 Limboto, Rabu (1/9/2021).

Nelson menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan. Di antaranya izin orang tua dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Pencanangan pembelajaran tatap muka terbatas untuk TK, SD, dan SMP itu dibuka dengan catatan harus disetujui oleh orang tua, protokol kesehatan harus terjaga. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya,” jelas Nelson.

Meski pandemi belum usai, Nelson bergembira melihat animo siswa dan orang tua siswa menyambut keputusan pemerintah memulai sekolah tatap muka.

Selain dua syarat tadi, yang terpenting dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yakni vaksinasi siswa.

“Maka begitu kami berusaha, alhamdulillah itu disepakati oleh orang tua dan hari ini kita benahi terus. Terutama vaksinasi yang kita gencarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan telah menetapkan syarat utama bagi siswa bisa mengikuti pembelajaran tatap muka yakni divaksin dengan seizin orang tua. Bagi orang tua yang tidak setuju, anaknya hanya bisa dilayani belajar daring.

Selain itu, untuk memastikan pembelajaran tatap muka berjalan sesuai persyaratan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Zubair Pomalingo, telah membentuk tim untuk memantau penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah.

“Kita punya satuan tugas maupun dari sekolah atau dari luar dan mereka yang akan memantau pelaksanaan prokes. Sehingga jika ada yang melanggar maka sekolah akan kita tutup dan melaksanakan pembelajaran secara daring,” pungkasnya.