Pengamat: Hati-hati, Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Bisa Sebabkan Chaos

Kronologi, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengingatkan Presiden Joko Widodo maupun MPR RI agar berhati-hati dengan wacana merubah (Amandemen) secara terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Apalagi jika Amandemen itu dipaksakan untuk menambah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

“Kita harus ingatkan Presiden Jokowi maupun MPR. Hati-hati, paksakan Amandemen untuk menambah masa jabatan presiden jadi tiga periode bisa sebabkan chaos, karena bisa berhadapan langsung dengan rakyat dan mahasiswa,” kata Ujang Komarudin dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Refleksi 76 Tahun MPR Sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat’ di Media Center DPR/MPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/8/2021).

Rakyat dan mahasiswa, kata Ujang, menolak untuk dilakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Terlebih, Pemerintah dinilainya gagal dalam menangani pandemi Covid-19, terlihat dari buruknya penanganan kesehatan maupun kebutuhan ekonomi masyarakat.

“Kita bisa lihat Pemerintah gagal menangani Covid-19. Di luar negeri, banyak menteri, bahkan perdana menteri yang mundur karena tidak mampu tangani Covid dengan baik. Di sini kok presiden malah ingin perpanjang masa jabatan, aneh,” ungkap Ujang.

Selain itu, menurut Ujang, kebutuhan mendesak rakyat saat ini adalah bisa makan dan memperoleh kesehatan. Sebab, Amandemen terbatas UUD NRI 1945 bukanlah suatu hal penting dalam konteks pembangunan bangsa.

“Jadi, apakah rakyat perlu (Amandemen UUD 1945)? Mohon maaf rakyat mah nggak perlu. Rakyat ini butuh makan, butuh sembako, kesehatan,” ujarnya.

Namun, katanya, kalau pun memang dibutuhkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya, ia mempersilahkannya tanpa harus melebar ke penambahan masa jabatan presiden.

“MPR hari ini harus menjaga agar kalau ada Amandemen jangan sampai kecolongan. Pertanyaannya adalah kenapa partai-partai itu diam terkait ini, apakah tidak ada yang berani mengkritik? Kemarin ketika pertemuan dengan Pak Jokowi juga, isinya puja-puji tidak ada saran, kritik terhadap penanganan konteks penanganan pandemi, ini juga bahaya,” sindirnya.

Persoalan kebangsaan itu, masih menurut Ujang, tidak bisa dengan puja-puji, justru dilakukan dengan kritik yang konstruktif, dengan gagasan yang baik, mengembangkan hal-hal yang baik dari masyarakat.

“Jadi sekali lagi, terkait dengan Amandemen hati-hati. Karena gawangnya ada di MPR, jadi mesti menyikapinya dengan bijak, dengan baik. Kalau itu dipaksakan, bisa jadi ini akan menjadi chaos di kemudian hari,” paparnya.

Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid mengatakan hal sama. Menurutnya, wacana menambah masa jabatan presiden melalui Amandemen UUD 1945 menjadi tiga periode sungguh melukai perasaan hati rakyat. Bahkan, wacana itu diklaim bertentangan dengan tujuan dan perjalanan dan cita-cita reformasi.

“Kami Partai Demokrat bersama rakyat, siap menentang perpanjangan masa jabatan presiden. Karena memang rakyat tidak menghendaki,” tegas Anwar.

Anwar mengatakan, mahasiswa bersama rakyat berdarah-darah hingga mengorbankan nyawa demi memperjuangkan agar masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode.

“Kita telah banyak mengorbankan nyawa mahasiswa dalam suasana reformasi hanya untuk memperjuangkan masa jabatan presiden selama dua periode. Masa kita mau kembali membuka luka lama,” terangnya.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengakui, melihat koalisi Pemerintah saat ini yang sangat kuat, terbuka kemungkinan dilakukan Amandemen penambahan masa jabatan presiden.

Namun, katanya, wacana terkait itu belum pernah dibicarakan sama sekali di MPR. Kalau pun nanti wacana itu berkembang menjadi usulan, MPR akan memperhatikan aspirasi dan kehendak rakyat.

“Demokrasi di Indonesia itu berada di tangan rakyat alias daulat rakyat itu mutlak. Bukan di MPR maupun di DPR. Jadi, semua terserah rakyat,” pungkas Jazilul Fawaid.