Muhammadiyah: Jangan Sampai Ada Kepentingan Pragmatis di Balik Rencana Amandemen

Kronologi, Jakarta — Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr. Haedar Nashir mengingatkan agar tidak ada kepentingan sesaat di balik gagasan Amandemen UUD 1945.

Hal ini disampaikan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pidato kebangsaan berjudul ‘INDONESIA JALAN TENGAH INDONESIA MILIK SEMUA’ seperti dikutip Senin (30/8/2021).

Untuk diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyuarakan soal perubahan atau amendemen terbatas UUD 1945 untuk mewadahi Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Haedar menyebut, ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-76 dengan segala masalah, tantangan, ancaman, dan peluang, jalan bangsa masih panjang. Haedar berharap jiwa kenegarawanan seluruh elite dan warga bangsa dapat membawa Indonesia menuju negeri idaman.

“Kami percaya masih banyak elite dan warga bangsa yang berhati tulus, baik, jujur, dan terpercaya dalam berbangsa dan bernegara,” kata Haedar.

“Bila masih terdapat saudara-saudara sebangsa yang salah dan khilaf, serta memiliki kehendak yang berlebihan dalam kekuasaan politik dan ekonomi maupun orientasi hidup lainnya, maka masih terbuka jalan kebaikan yang dibukakan Tuhan untuk kembali ke jalan terang dan tercerahkan,” imbuhnya.

Haedar menyebut, ketika tumbuh gagasan dan kehendak yang berkaitan dengan hajat hidup bangsa dan negara, sepatutnya pemerintah berdiri dalam posisi tengah dan menjauhi jalan ekstrem. Musyawarah untuk mufakat serta menghindari sikap mau menang sendiri harus dihindari.

Haedar juga meminta jiwa dan alam pikiran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam falsafah Pancasila yang harus diwujudkan di bumi nyata dengan keteladanan ditumbuhkan. Pancasila yang berkarakter tengahan dan bukan Pancasila yang diradikal-ekstremkan.

Haedar lantas menyinggung tumbuh kembalinya gagasan amandemen UUD 1945. Permasalahan ini harusnya dipikirkan dengan hikmah-kebijaksanaan yang berjiwa kenegarawanan autentik.

“Belajarlah dari empat kali amendemen di awal reformasi, yang mengandung sejumlah kebaikan, tetapi menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli,” ujar Haedar.

“Jangan sampai di balik gagasan amandemen ini menguat kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998, serta lebih krusial lagi bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang dirancang-bangun dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam,” katanya.

Menurut Ketum Muhammadiyah, di sinilah pentingnya ‘hikmah kebijaksanaan’ para elite negeri di dalam dan di luar pemerintahan dalam membawa bahtera Indonesia menuju pantai idaman. Indonesia yang bukan sekadar ragad-fisik, tetapi menurut Mr. Soepomo, Indonesia yang bernyawa.

“Itulah Indonesia jalan tengah dan Indonesia milik bersama!,” katanya.

Editor: Alfian Risfil A