Lurah Pentadu Mentahkan Semua Tuduhan Soal Bantuan yang Diduga Bermasalah

Kronologi, Pohuwato – Lurah Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Ayub Mohi, membantah adanya dugaan bantuan yang bermasalah di kelurahannya.

Ayub mengatakan bahwa puluhan warga yang menerima BST tapi masih menerima bantuan PKH tidak benar.

“Awalnya ada beberapa KPM yang ter-cover di BST pada bulan Mei-Juni dan sebelumnya masih menerima BST. Setelah mereka masuk calon penerima PKH yang di verifikasi pada bulan Juni tahun 2021 berjumlah 37 KPM, secara otomatis mereka terhapus dari program BST,” kata Ayub, Kamis (26/8/2021).

“Serta mohon maaf, data penerima BST itu nama–nama yang keluar langsung dari kantor pos. Bahkan uangnya itu pihak kantor pos yang menyerahkan langsung kepada penerima BST dan uang itu tidak masuk kepada pemerintah kelurahan,” jelasnya.

Sementara itu, bagi penerima yang sudah meninggal, bantuannya masih disalurkan kepada ahli waris. Bahkan Ayub merinci siapa saja penerima yang telah meninggal dan bantuannya telah diserahkan ke ahli warisnya masing-masing.

“Ada Fatma Karbaini yang menerima ahli warisnya atas nama Dino Musa, Masita Mohamad yang menerima Kepala Lingkungan Teladan dan langsung di antar ke anak almarhumah atas nama Novi Kurune. Kemudian ada Hapsa Pomoli yang menerima ahli warisnya bernama Agustina Yusuf, dan Ely kadir yang menerima suaminya sendiri atas nama Ismail Alatani,” ungkap Ayub.

“Bahkan mereka siap dimintai keterangan dan kesaksian tentang tuduhan, di mana hanya 1 bulan diterimakan ataupun ada pemotongan 100 ribu rupiah yang di tuduhkan kepada pihak pemerintah kelurahan. Sekali lagi itu semua tidak benar!” jelasnya.

Terkait persoalan bantuan UMKM sebesar Rp 1,2 Juta dari Disperindakop Provinsi Gorontalo, selaku pelayan masyarakat Ayub mengatakan dirinya wajib memberikan pelayanan dan mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada masyarakat yang membutuhkan dan mempunyai mata pencaharian seperti penjual nasi kuning, pembuat kue dan lain-lain.

“Bahkan UMKM ini diurus secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan ada juga masyarakat yang mengurusnya secara online dan pihak pemerintah kelurahan hanya mengeluarkan SKU yang diminta oleh masyarakat itu sendiri,” terangnya.

“Persoalan pencairannya, masyarakat sendiri menerimanya langsung di salah satu bank BUMN dan tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah kelurahan!” tegasnya.

Sementara, isu tentang orang China yang menerima bantuan secara tegas Ayub mengatakan bahwa isu tersebut menyesatkan. “Itu tidak benar, itu hoaks!” tegasnya lagi.

Terakhir mengenai bantuan perahu dan ketinting yang dipersoalkan, Ayub mengakui bahwa dirinya yang menandatangani proposal yang diajukan oleh semua pemohon bantuan.

“Masyarakat itu sendiri yang membuat permohonan proposal bantuan dan saya hanya menandatangani para permohonan yang benar–benar bekerja sebagai nelayan ataupun pencahariannya di laut. Pastinya terakhir akan dievaluasi oleh dinas terkait yang memberikan bantuan tersebut,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi