Soal Tarif SJUT, DPRD DKI Minta BUMD dan Operator Duduk Bareng Cari Jalan Tengah

Kronologi, Jakarta — Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif merespons soal keberatan pengusaha telekomunikasi terkait mahalnya harga sewa kabel proyek pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang dipatok Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Syarif, persoalan penetapan tarif SJUT mestinya tidak perlu terjadi bila komunikasi antar pengusaha operator telekomunikasi dan dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya berjalan baik. Dia menyebut, ada komunikasi yang buntu antar kedua belah pihak.

Karena itu, Syarif menyarankan agar kedua belah pihak segera duduk bareng untuk mencari jalan tengah.

“Persoalan ini bisa dibicarakan, dasar keberatannya apa? Harus ada pemahaman bersama, perlu cari jalan tengah,” kata Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Syarif lantas meminta BUMD DKI membuka diri atas keberatan pengusaha telekomunikasi.

Dia menekankan, jangan sampai polemik ini malah berakibat pada masyarakat selaku konsumen atau pengguna layanan internet. Apalagi, saat ini masyarakat tengah kesulitan akibat Pandemi Covid-19 dan dunia sedang bergerak ke arah transformasi digital dalam kehidupan. Dimana, digital menjadi sangat penting bagi masyarakat dan bangsa.

Ia juga menganggap, BUMD DKI perlu memperbaiki komunikasi untuk berkoordinasi secara lebih detail dengan pihak swasta sebagai penyelenggara jaringan terkait ketentuan teknis terkait. Termasuk soal penetapan tarif sewa.

Lebih jauh, Anggota Fraksi Gerindra ini memperkirakan, pangkal persoalan dari ribut-ribut ini lantaran para pengusaha telekomunikasi belum sepenuhnya mengetahui tentang latar belakang penetapan tarif sewa kabel yang ditetapkan oleh dua BUMD DKI tersebut.

“Kalau soal keterbukaan, saya kira selama ini BUMD DKI sudah cukup terbuka. Tapi, mungkin ada hal-hal lain yang tidak tersampaikan dengan baik oleh BUMD DKI kepada teman-teman operator,” ucap Syarif.

Diakui Syarif, dalam beberapa kali rapat di DPRD DKI, Jakpro dan Sarana Jaya memang terkesan gagap dalam menyampaikan artikulasi bisnis plan terkait proyek SJUT tersebut.

“(BUMD DKI) Tidak bisa menjelaskan artikulasi bisnis plen mereka secara lebih detail. Jadi, yang saya tangkap, Jakpro dan Sarana Jaya dalam beberapa kali rapat memang tidak artikulatif. Begitu dikejar, mereka gelagapan. Jadi, kalau ada kesan tertutup, ya memang karena dua BUMD DKI itu tidak bisa menjelaskan dengan baik,” ungkap Syarif.

Disisi lain, Syarif juga meminta pihak pengusaha agar menyampaikan dasar keberatan yang dimaksud.

“Kalau sekarang ada keberatan terhadap beban sewa yang dampaknya akan membebani konsumen, saya mengusulkan, agar teman-teman operator buat maping pengguna jasa internet dulu. Bikin semacam kluster seperti di PLN atau Gas yang kelas bawah atau kelompok miskin pengguna layanan internet di Jakarta,” paparnya.

Dijelaskan Syarif, dengan data maping kluster-kluster tersebut diharapkan persoalan ini bisa teratasi.

Nantinya, menurut dia, masyarakat kelas bawah bisa mendapatkan subsidi dari Pemprov DKI sehingga tidak akan ikut terbebani mahalnya tarif internet.

“Kalau data kluster itu sudah ada, nanti baru kita diskusi, saya (dewan) akan mendesak Pemprov untuk menghitung ulang, operator bisa meminta insentif ke Pemda DKI,” katanya.

“Jadi, menurut saya jalan tengahnya begitu, jangan dinegosiasi di tarif sewa kabel, itu nanti sulit ketemu,” pungkas Anggota Komisi D itu.

Editor: Alfian Risfil A