Plt Gubernur Sulsel Tak Ingin Proyek Jalur Kereta Api Makassar-Pare-pare Tertunda Lagi

Kronologi, Makassar – Plt Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman, mengatakan, pihaknya tak ingin proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Pare-pare tertunda lagi. Untuk itu, dirinya meminta agar pembayaran ganti rugi lahan di Kabupaten Maros segera diselesaikan.

Sudirman menyampaikan hal itu usai menggelar rapat monitoring terkait pembebasan lahan ruas Maros dan Pangkep untuk pembangunan jalur kereta api Makassar-Pare-pare di ruang rapat Bupati Maros, Selasa (24/8/21).

Rapat yang digelar tertutup ini dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, Bupati maros, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian dan para stakeholder terkait.

“Sebenarnya lahan ini kan parsial-parsial. Jadi konsinyasi itu ada 180 bidang, di Pangkep itu. Kemudian empat persen nanti kita target sembilan kabupaten itu konsinyasi atau pembebasan lahan dilakukan di Maros,” kata Sudirman.

Ia juga menyayangkan adanya beberapa pihak yang tidak berkepentingan yang mencoba untuk memprovokasi menjadi penyebab terhambatnya proses pembebasan lahan proyek dengan anggaran Rp10 triliun lebih tersebut.

Di lokasi yang sama, Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan, jika moda transportasi ini mulai beroperasi, maka dapat berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

“Jika ini sudah beroperasi, pastinya akan ada peningkatan ekonomi khususnya di wilayah Maros, Pangkep, Barru dan Pare-pare. Olehnya, saya meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Maros agar mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN) ini. Karena dengan pembangunan moda transportasi kereta api ini akan menjadi simbol kebanggaan peradaban baru dunia tranportasi di Sulawesi Selatan,” terang Chaidir.

Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sulawesi Selatan, Jumardi, menjelaskan untuk wilayah Mandalle hingga Mandai menelan dana hingga Rp2,9 triliun.

“Kita akan fokus membangun rel kereta api sepanjang kilometer, dari Madalle ke Mandai, nilai kontraknya Rp2,9 triliun. Dan untuk pembebasan lahan di Pangkep itu sudah 98 persen, bahkan yang lain-lainnya itu sudah 100 persen. Dalam artian semuanya dibayar, karena ada yang dititip di pengadilan. Kemudian di Maros 80 persen telah dibayarkan,” ungkap Jumardi.

Pihaknya, kata dia, menargetkan hingga akhir September nanti, 95 persen lahan di Maros akan segera terbayarkan. Sementara operasional yang diperuntukkan untuk penumpang, juga ditargetkan rampung pada pertengahan 2022.