Problematika Pendidikan Nonformal

Kronologi, Gorontalo – Satuan Pendidikan nonformal menjadi alternatif bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan di luar pendidikan formal saat ini. Ada berbagai macam kelebihan dari program-program pendidikan nonformal jika dibandingkan dengan pendidikan formal.

Berjalannya suatu program di lembaga pendidikan nonformal karena adanya para tutor dan operator yang memiliki peran penting dalam penyelenggaran program tersebut. Namun, kesejahteraan para tutor dan operator di lembaga pendidikan nonformal kini semakin tidak pasti.

Fitri Fathia Paramita Kinanti, Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Gorontalo mengatakan hal itu bisa menyebabkan terhambatnya program-program peningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khusunya di Gorontalo yang sumber daya manusianya tergolong masih rendah.

“Jika melihat beberapa aspek, pendidikan nonformal mempunyai beberapa kelebihan seperti waktunya yang lebih fleksibel, bahan ajar yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan warga belajar, usia warga belajar tidak dibatasi, dan peserta yang beraneka ragam.”

“Namun, pendidikan nonformal bukan tanpa kekurangan. Salah satu kekurangan yang ada pada pendidikan nonformal dalam hal ini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah kesejahteraan operator dan tutor.”

Saat ini, kata Fitri, tutor dan para operator dalam satuan pendidikan nonformal di PKBM tidak mendapatkan alokasi atau formasi untuk pengangkatan seperti yang ada di Satuan Kelompok Belajar (SKB).

Begitu juga dengan honor tutor dan operator. Fitri mengatakan, pada tahun 2020 lalu, honor operator di PKBM masuk dalam Biaya Operasional Penyelenggara (BOP), tapi pada tahun 2021 anggaran itu dihapuskan. Padahal di Kabupaten Gorontalo ada 35 PKBM berstatus swasta yang bergantung pada BOP untuk keberlangsungan lembaga.

“Ini cukup memprihatinkan jika dibandingkan dengan operator pada pendidikan formal. Di mana, honor mereka termasuk dalam dana BOS. Di kabupaten Gorontalo ada 25 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang aktif dari total keseluruhan berjumlah 35 lembaga yang semuanya berstatus swasta. Semua masih berharap BOP sebagai penunjang utama keberlangsungan lembaga. Berbeda dengan PKBM di Jakarta yang beberapa sudah berstatus PKBM Negeri.”

Punya Hak yang Sama

Sofyan Puhi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengatakan tutor pendidikan non formal semestinya memiliki hak yang sama dengan guru pada pendidikan formal.

“Hanya tampilannya saja yang beda, tetapi hak harus sama,” kata Sofyan saat mengunjungi PKBM Hutuo Lestari, Selasa (3/7/2021).

Dikatakan Sofyan, pengangkatan tutor pendidikan nonformal hanya untuk PPPK, sehingga tidak melibatkan operator, dan tidak termasuk dalam BOP.

“Karena memang kita (Provinsi Gorontalo) hanya punya kuota kecil. Kedua Data Pokok Pendidikan (Dapodik) harus kita lihat dulu, karena seluruh pendidikan nonformal dan formal datanya di Dapodik,” jelas Sofyan.

Di Kabupaten Gorontalo terdapat 25 PKBM yang aktif dari total keseluruhan 35 lembaga. keberlangsungan lembaga mereka diuji karena ketersediaan dana BOP yang terbatas saat Pandemi Covid 19. termasuk tidak termasuknya honor operator di dana BOP tahun 2021.

“Kalau di pendidikan nonformal bisa diambil dari BOP, tapi BOP-nya kan, kecil. Nah, itu butuh regulasi. Kita harus bicarakan lagi karena regulasinya Kementerian yang buat. Kalau itu tidak ada di BOP seharusnya diberikan dana dari kabupaten/kota dan provinsi. Nah, kami akan ambil bagian pemerintah provinsi, kalau pemerintah kabupaten/kota ambil ini, kami ambil yang lain,” kata Sofyan.

Sofyan menambahkan meski saat ini banyak PKBM di kabupaten/kota yang sudah tidak aktif lagi, tapi PKBM harus mempunyai komitmen yang sama untuk memajukan lembaga pendidikan nonformal.

“Ada yang mati dan tidak, itu karena komitmen pemerintah daerah. Nah, nanti kajiannya di kabupaten/kota. Kalau kami hanya bisa mendorong saja,” tutupnya.

Penulis: Ahmad Dani