Dua Parpol Pengusung Tolak Rencana Anies Pidanakan Warga Pelanggar Prokes

Kronologi, Jakarta — Usulan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 atau Perda Covid-19 ditentang Parpol pengusungnya di DPRD DKI Jakarta.

Frakasi Gerindra dan PKS kompak menolak soal perubahan revisi Perda yang akan memperkuat peran Satpol PP dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan (Prokes).

Fraksi Gerindra mengaku menyayangkan rencana Anies menindak secara pidana warga palanggar prokes. Apalagi mengusulkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penyidik layaknya polisi.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Purwanto mempertanyakan alasan Anies mengusulkan revisi Perda. Dia pun meminta Anies memaparkan dulu data-data yang menggambarkan Perda 2/2020 mendesak untuk direvisi.

“Saya minta urgensinya disampaikan (dulu) secara angka,” tegas Purwanto.

Senada dengan Gerindra, Parpol pengusung Anies lainnya, PKS juga menentang rencana tersebut.

Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani menganggap pemberian sanksi yang lebih tegas justru akan kontraproduktif dengan kondisi warga yang kian kesulitan secara ekonomi imbas PPKM. Dia meyakini masyarakat juga bakal menolak.

Hal itu mengingat sudah banyak karyawan yang di-PHK dan menjadi pengangguran.

Achmad berujar, Pemprov DKI seharusnya memperhatikan nasib warga untuk tetap bertahan hidup dengan menyalurkan bantuan sosial.

“Berikan mereka itu kesejahteraannya bukan malah diberikan ancaman sanksi pidana,” tutur dia.

Editor: Alfian Risfil A