Luhut Minta Maaf, Komisi IX DPR: Tanda Pandemi Covid Belum Terkendali

Kronologi, Jakarta — Komisi IX DPR RI menyoroti permintaan maaf Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atas penerapan PPKM darurat yang belum optimal.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, sikap Luhut merupakan pengakuan bahwa penyebaran COVID-19 di Tanah Air tak terkendali.

“Saya menilai bahwa permohonan maaf Pak Luhut sudah mewakili menteri-menteri lainnya. Beliau kan menko dan juga koordinator PPKM Jawa-Bali. Sebagai tindak lanjutnya, saya mendorong agar dilakukan evaluasi bersama di internal pemerintah,” kata Saleh Daulay yang juga Ketua Fraksi PAN DPR RI, kepada wartawan, Senin (19/7/2021).

“Dengan begitu, semua kelemahan di masing-masing kementerian bisa diperbaiki,” imbuhnya.

Meski demikian, Saleh tidak menyebutkan secara spesifik menteri apa yang kinerjanya mereka sorot. Anggota Komisi IX DPR itu meyakini Presiden Jokowi sudah mengantongi nama menteri yang kinerjanya mesti dievaluasi.

“Saya kira, penanganan COVID-19 itu dilaksanakan lintas kementerian. Baik langsung atau tidak langsung, semua kementerian terkait. Soal evaluasi itu, tentu presiden yang semestinya paling tahu,” sebut Saleh.

Saleh juga mengapresiasi sikap Luhut meminta maaf karena PPKM darurat tak optimal. Ketua DPP PAN itu menganggap permohonan maaf Luhut sebagai pengakuan laju penyebaran COVID-19 tak terkendali.

“Baguslah, akhirnya Pak Luhut meminta maaf. Permintaan maaf itu sekaligus pengakuan bahwa COVID-19 belum terkendali di Indonesia. Nah, tentu butuh strategi dan kerja keras dalam menghadapinya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saleh mengingatkan bahwa seluruh elemen masyarakat, khususnya para pejabat negara, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencegah penyebaran Corona semakin tak terkendali. Kalau tidak bisa berkontribusi banyak hal, sebut Saleh, jangan memberikan pernyataan yang membuat situasi memburuk.

“Saya berharap agar permohonan maaf Pak Luhut ini bisa menjadi pelajaran bagi semua, terutama bagi para pejabat. Dalam situasi darurat seperti sekarang ini, semuanya perlu kerja dan memberikan kontribusi. Paling sedikit, tidak memberikan pernyataan yang membuat situasi tidak nyaman,” terang Saleh.

“Kita juga harus mengakui bahwa Pak Luhut inigentlemen, mau meminta maaf dan mengakui bahwa kebijakan yang dikendalikannya belum optimal,” pungkasnya.