Kronologi, Gorontalo – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Eman Mangopa, menuding Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah mengelabui Kementerian Keuangan agar mendapatkan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Ternyata pemerintah daerah menyajikan data-data yang tidak valid ke Kementerian Keuangan untuk pinjaman dana PEN, sehingga Kementerian Keuangan mengategorikan Kabupaten Gorontalo kemampuan fiskal daerahnya tinggi,” ujar Eman kepada Kronologi.id, Senin (19/7/2021).
“Pemerintah daerah telah mengelabui pemerintah pusat. Sangat tidak relevan, sebab pada tahun 2018 dan 2019 fiskal daerah rendah namun menjadi tinggi di tahun 2020!” lanjut Eman.
Eman menuturkan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Gorontalo yang cenderung rendah dapat ditinjau dari laporan akhir keuangan daerah Tahun 2020 yang dilaporkan oleh Badan Anggaran (Banggar).
“Perhitungan saya mana mungkin di tahun sebelumnya rendah lalu tiba-tiba menjadi tinggi? Apalagi di era pandemi, refocusing gencar dilakukan,” terang Anggota Komisi III DPRD ini.
“Ini yang membuat saya kecewa, ini juga bahaya, pemerintah daerah hanya menginginkan pinjaman PEN cair tetapi menyajikan data-data yang tidak valid. Kalau kementerian mendengar ini, tolong ditinjau kembali realisasi PEN untuk Kabupaten Gorontalo,” imbuh dia.
Meski tidak mengantongi data yang disajikan pemerintah ke Kementrian keuangan, Eman mengatakan alasan pemerintah mendapatkan pinjaman dan PEN yang hampir setengah miliar karena kemampuan fiskal daerah tinggi, tidak masuk akal.
“Saya yakin data itu tidak valid. kalau memang ingin beradu data memang saya tidak pegang data yang sebenarnya tetapi secara logika tidak masuk akal,” tegas Eman.
Ia juga mengaku bingung dengan paradigma berfikir pemerintah daerah atas jaminanan pembayaran PEN dengan mengupayakan kenaikan pendapatan asli daerah dari sisi pajak dan retribusi.
“Seperti ucapan Bupati Gorontalo dalam paripurna kemarin, bahwa akan menyiasati pembayaran pinjaman PEN dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tentu itu baru sekedar hayalan, sementara disisi lain ruang gerak rakyat atau pedang kecil dibatasi melalui pemberlakuan PPKM,” pungkas Eman.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo melalui Asisten Perkenomian dan Pembangunan, Rahmat Doni Lahatie, membantah jika pemerintah daerah menyajikan data tidak valid soal pinjaman PEN yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurutnya, indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupatrn Gorontalo memang tinggi berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan.
“Indeks kapasitas fiskal daerah (KFD) Kabupaten Gorontalo kategori tinggi. Yang melakukan perhitungan kapasitas fiskal adalah Kementerian Keuangan berdasarkan PMK 120/PMK.07/2020 menggunakan data APBD tahun anggaran 2020, bukan daerah,” kata Rahmat.
Rahmat pun meminta Eman Mangopa menjelaskan data tidak valid yang dimaksud secara rinci.
“Saya sendiri bingung data yang mana yang disebut tidak valid? Kalau hanya kapasitas fiskal itu domain Kementerian Keuangan. Tidak mungkin pemerintah daerah dapat mengelabui pemerintah pusat! Kalau disampaikan data tidak valid, data yang mana? Mohon dijelaskan secara rinci!” tutup Rahmat.
Penulis: Even Makanoneng
Discussion about this post