Kronologi, Gorontalo – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengkritik keras kedatangan enam orang warga negara asing (WNA) asal China di Provinsi Gorontalo di saat pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Padahal, menurut aktivis IMM Kota Gorontalo, Syahril Razak, warga sendiri saja kesulitan mencari nafkah lantaran adanya kebijakan tersebut.
“Ini ironis. Saat masyarakat kecil kesulitan mencari nafkah untuk makan di daerahnya sendiri, ada orang asing dari luar negeri yang bisa dengan lancar masuk ke Gorontalo,” kata Syahril lewat keterangannya kepada Kronologi.id, Sabtu (10/7/2021).
Ia menilai, kedatangan WNA asal China itu sangat melukai perasaan masyarakat Gorontalo. Pemerintah, kata dia, harus lebih bijak dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Jangan sampai tumbuh stigma pemerintah pilih kasih dalam penerapan kebijakan, di mana hanya masyarakat lokal saja yang jadi objek penerapan kebijakan PPKM. Sementara ada WNA yang dengan mudahnya masuk dan keluar dari wilayah Gorontalo,” ucap dia.
Syahril yang merupakan Ketua Bidang Hikmah IMM Kota Gorontalo ini meminta agar pemerintah daerah memberikan kepada masyarakat, terutama para pedagang kecil atas pemberlakuan PPKM tersebut.
“Mereka jangan hanya dilarang berjualan sampai jam berapa saja. Pemerintah juga harus memikirkan kerugian mereka. Ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif di Provinsi Gorontalo untuk membuktikan janji-janji mereka,” tegas dia.
Jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan nyawa rakyatnya, kata Syahril, maka ekonomi masyarakat yang terdampak dari kebijakan pemerintah juga wajib terjamin di tengah kebijakan tersebut.
“Kami paham jika kebijakan PPKM untuk keselamatan rakyat dari ancaman Covid-19, tapi untuk bisa hidup setiap hari rakyat juga butuh makan, dan ada biaya untuk itu. Pemerintah pusat maupun daerah harus perhatikan itu,” katanya.
Ia berharap, pemerintah bisa lebih jeli dengan kondisi yang dialami masyarakat saat ini, teruma di Provinsi Gorontalo.
“Kasihan masyarakat, mereka bikin kebijakan lewat rapat pasti ada honornya. Lakukan penertiban ada dana kegiatan. Tapi yang ditertibkan apa dapat konpensasi? Jangan nanti masa kampanye datang baru teriak-teriak kami pro rakyat dan peduli dengan rakyat,” tandasnya.
Penulis: Hamdi
Discussion about this post