Tahir Badu: Dinas Pertanian Harus Evaluasi Kelompok Tani yang Tidak Punya e-KTP

Kronologi, Gorontalo – Ketua Komisi III, Tahir Badu, mengatakan salah satu masalah yang terjadi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ialah petani yang belum memiliki e-KTP.

“Disaat menyusun RDKK, mereka (ketua kelompok tani) sudah meminta syarat e-KTP, tapi banyak petani-petani yang belum mempunyai e-KTP.”

Maka dari itu Tahir Badu meminta dinas pertanian untuk mengevaluasi kembali para petani yang tergabung dalam kelompok. Apabila masih ada yang belum memiliki e-KTP segera dikoordinasikan dengan Dukcapil untuk dibuatkan e-KTP.

“Sehingga mereka (petani) bisa memenuhi persyaratan atau permintaan penyusunan RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena itu adalah ketentuan langsung dari pusat.”

Tahir menambahkan, persyaratan penyusunan RDKK tersebut juga menjadi bahan dalam laporan pertanggungjawaban yang akan diperiksa langsung oleh BPK.

“Jangan sampai ada anggota kelompok tani yang didapati datanya tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan RDKK. Ini yang kita harap kepada mereka (dinas pertanian) untuk bisa ditindaklanjuti,” tukasnya.

Penulis: Arya PS
Editor : Yakub MK