Kronologi, Gorontalo – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Syafrudin Hanasi meminta pemerintah daerah membuka skema rencana kerjasama yang akan dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta soal penyaluran hewan ternak sapi.
“Banyak masyarakat hingga saat ini terus bertanya-tanya, kerjasama pengiriman 100 ekor sapi per hari ke pemerintah DKI Jakarta itu seperti apa. Berdasarkan itu kami minta skema kerjasamanya bagaimana,” ucap Syafrufin, Selasa (22/6/2021).
Menurut dia, kendala yang dihadapi para peternak saat ini terkait harga pengambilan ternak sapi di bawah harta rata-rata.
“Maksud saya, jika program kerjasama ini benar-benar dijalankan agar dapat melibatkan masyarakat supaya bisa memberi manfaat untuk pertumbuhan ekonomi menengah kebawah,” cetus Syafrudin.
Untuk itu, ujar dia, bila kerjasama tersebut melibatkan partisipasi masyarakat bukan tidak mungkin dalam penyaluran sapi pemerintahn daerah ke DKI Jakarta dapat terlaksana dengan baik.
“Kami mendukung program ini, namun harus ada pola kemitraan dengan masyarakat dalam penyaluran hewan ternak. Upaya itu sebagai bentuk mengatasi keterbatasan petani dalam mengembangkan usaha ternak sapi,” ujar Syaripudin.
Meski demikian, ia mempertanyakan langkah Bupati Gorontalo yang merencanakan penyaluran ternak melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Jika benar rencana Bupati Gorontalo menunjuk BUMD sebagai penyalur hewan ternak, maka sangat disayangkan. BUMD ini banyak bermasalah, jangan sampai jatuh di lubang yang sama, pesan saya,” pungkas Syaripudin.
Penulis: Even Makanoneng Editor : Yakub MK
Discussion about this post