Fraksi PKS Kabgor Tolak Rencana Pajak Sembako

Kronologi, Gorontalo – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Gorontalo menolak rencana pemerintah pusat terkait pemberian pajak terhadap sembako setelah lahir draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Apalagi, menurut Ketua Fraksi PKS, Eman Mangopa, draf tersebut menyebutkan beberapa sembako yang sering digunakan masyarakat seperti daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula.

“Seperti halnya Fraksi PKS di DPR RI, kami di daerah pun punya sikap yang sama menolak pajak sembako,” kata Ketua Fraksi PKS, Eman Mangopa, Sabtu (12/6/2021).

Eman menyebut, kebijakan pemerintah pusat itu dapat menyesengsarakan rakat. Terlebih, negara masih berjuang di tengah pandemi Covid-19.

“Langkah yang semestinya diambil pemerintah adalah bagaimana berpihak kepada rakyat, bukan sebaliknya malah membebani. Rakyat kita saat ini lagi susah, permintaan mereka pun tak muluk-muluk, cukup pemerintah berkeadilan,” tegas Eman.

Ia berharap, rencana pemerintah mengambil pajak dari sembako dibatalkan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saran kami kaji kembali secara konferehensif dampak dan risiko rencana kebijakan ini. Jangan malah membuat rakyat semakin susah,” tandas Eman.

Penulis: Even Makanoneng
Editor : Zulhamdi