Jubir Prabowo Klaim Utang Rp.1,7 Kuadriliun untuk Alutsista Tak Bebani APBN

Kronologi, Jakarta — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendesain skema pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Indonesia senilai US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun. Pengadaan akan dibiayai oleh pinjaman luar negeri asing.

Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pinjaman luar negeri itu berbunga rendah, dengan cicilan ringan, dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga tak membebani APBN.

“Memang dari pinjaman luar negeri, tapi penjelasan yang harus saya sampaikan adalah pinjaman luar negeri ini tidak membebani APBN kita dan artinya dia tidak mengganggu alokasi anggaran untuk alokasi pembangunan prioritas yang menjadi perhatian negara,” kata Dahnil seperti disiarkan CNNIndonesia TV, Senin (31/5/2021).

Dia menjelaskan utang luar negeri tersebut akan dibayar selama 25 tahun ke depan. Pemerintah akan membayar menggunakan anggaran pengadaan alutsista di Kemenhan setiap tahunnya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan modernisasi alutsista hanya bisa dilakukan jika ada alternatif pembiayaan selain APBN. Salah satu alternatif yang ada saat ini adalah pinjaman asing.

Dahnil menyebut pembiayaan program pemerintah menggunakan utang luar negeri sudah biasa dilakukan. Menurutnya, kementerian lain juga melakukan hal serupa.

“Ini pilihan di tengah pilihan-pilihan yang sulit. Kenapa begitu? Ya karena yang tadi saya sebutkan modernisasi alutsista pada saat ini adalah keniscayaan,” ujarnya.

Pemerintah mencanangkan modernisasi alutsista besar-besaran setelah insiden KRI Nanggala 402. Presiden Jokowi memerintahkan Menhan Prabowo Subianto untuk membuat perencanaan perbaikan alutsista Indonesia.

Beberapa waktu belakangan, beredar draf perpres terkait pengadaan alutsista. Draf itu menyebut pemerintah membutuhkan US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun untuk kebijakan tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Muhammad Herindra, mengklaim tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan di kementeriannya.

Pernyataan itu disampaikan Herindra terkait rencana pembelian alat utama persenjataan (alutsista) untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan anggaran US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Menurutnya, anggaran Kemhan masih sama yakni sebesar 0,8 persen dari produk domestik bruto atau GDP.

“Anggaran selama ini kan 0,8 persen dari GDP, kita minta itu saja, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan itu saja. Sama saja,” kata Herindra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (31/5/2021).

Dia menjelaskan bahwa pembelian alutsista ini hanya berbeda dalam skema pembayaran saja. Namun, ia menolak menjelaskan letak perbedaan itu secara rinci.

Herindra berkata hal tersebut masih bersifat rencana saat ini.

“Ya nanti kita lihat nanti, kita baru rencana,” tuturnya.

Editor: Alfian Risfil A