MPR: Radikalisme Bisa Dicegah jika Ruang Konsultasi dan Partisipasi Publik Dibuka

Kronologi, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengungkapkan, paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.

Karena, salah satu penyebab tumbuh suburnya radikalisme selain kemiskinan, juga ketidakpuasan kepada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak atau merugikan. Tersedianya ruang komunikasi untuk mereka, akan mempersempit potensi masuknya paham radikal karena merasa dikecewakan.

Demikian disampaikan Arsul Sani
dalam Diskusi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI kerjasama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema ‘Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Menangkal Radikalisme Bagi Generasi Muda’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Menurut Arsul Sani, untuk menetralisir paham-paham radikal, negara telah melakukan upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Salah satunya, DPR melalui Pansus telah menghasilkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. UU tersebut meletakkan dasar pengaturan yang lebih kuat terkait dengan upaya penangkalan paham dan gerakan radikal. Implementasinya, Pemerintah kemudian membuat program besar kesiapsiagaan nasional.

“Sekarang kita lihat petanya seperti apa sampai hari ini. Saya melihat kerja-kerja deradikalisasi sebagai perwujudan program besar kesiapsiagaan nasional masih kurang efektif karena paradigmanya masih memakai paradigma yang lama yakni money follow function, sehingga kerja menjadi tidak terkoordinasi, terkesan tumpang tindih, dan pengulangan,” paparnya.

Semestinya, lanjut Arsul, program deradikalisasi bisa efektif jika menerapkan paradigma yang sebetulnya merupakan komitmen pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sejak tahun 2014, yakni money follow program. Dalam paradigma ini, lembaga yang menjalankan boleh lebih dari satu tetapi di bawah koordinasi satu lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih, pengulangan dan pemborosan anggaran.

“Saya harap kerja-kerja deradikalisasi ke depannya akan lebih baik dengan memakai prinsip money follow program,” ucapnya.

Ditegaskan Arsul, upaya deradikalisasi harus dilakukan secara benar, konsisten dan mendapatkan dukungan masyarakat. Sebab, salah satu bahaya utama radikalisme adalah selalu menyasar kepada generasi muda bangsa. Untuk membentengi, para pemuda mesti dibekali dengan pemahaman kebangsaan yang kuat.

Namun, Arsul Sani mengingatkan, metode pendidikan kebangsaan kepada generasi milenial harus tidak kaku, gunakan metode yang sesuai dengan jiwa muda, kekinian sehingga bisa diterima serta mudah dipahami.

“Menurut saya, jangan menggunakan model indoktrinasi. Anak muda harus disentuh jiwa Indonesianya, kita ingatkan, kita tanamkan betapa hebatnya, besarnya, indahnya negeri kita ini. Tanamkan kebangggaan di dada mereka. Yang saya rasakan itu menarik buat anak muda,” ujarnya.

Arsul Sani sendiri menggunakan metode yang unik dalam memberikan pemahaman kebangsaan melalui Sosialisasi Empat Pilar di antaranya, memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk mendapatkan program Kejar Paket A,B dan C.

Arsul juga bekerjasama dengan LSM membuat pelatihan kerja dan keterampilan seperti pangkas rambut, menjadi barista dan lainnya agar anak-anak muda tersebut ke depannya bisa mandiri.

“Jika mereka pintar karena mendapatkan akses pendidikan juga keterampilan, maka kehidupan merekapun akan baik sehingga diharapkan paham radikal tak akan mampu mempengaruhi,” pungkasnya.

Editor: Alfian Risfil A